100 Juta Bidang Tanah di Indonesia Belum Bersertifikat

Amaluddin    •    Senin, 26 Sep 2016 17:29 WIB
pertanahan
100 Juta Bidang Tanah di Indonesia Belum Bersertifikat
Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil di balai RW 02 Kelurahan Made, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya, Jatim, Senin, 26 September 2016. Foto: Metrotvnews.com/Amal

Metrotvnews.com, Surabaya: Ratusan warga di balai RW 02 Kelurahan Made, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya, sumringah. Mereka dipastikan akan memegang sertifikat tanah dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam waktu dekat ini. 

Sertifikasi tanah ini merupakan bagian dari program Sertifikatkan Surabaya yang dikhususkan bagi pemegang Kartu Indonesia Sejahtera (KIS).

Menteri Agraria dan Tata Ruang, Sofyan Djalil, mengatakan pemerintah pusat memiliki program Sertifikatkan Indonesia. Sebagai langkah awal, program ini akan diterapkan di tiga kota yang dipercaya sebagai pilot project, yakni Surabaya, DKI Jakarta, dan Batam.

Kementerian Agraria mencatat masih ada 100 juta bidang tanah yang belum bersertifikat. Padahal, kementeriannya sudah menyertifikatkan sebanyak 45 juta bidang tanah. 

"Pemerintah terus mendorong sertifikasi tanah, salah satunya melalui program Sertifikatkan Indonesia. Targetnya, pada 2025 seluruh tanah bidang di Republik Indonesia telah terdaftar,” kata mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional ini.

Menurut Sofyan, tanah yang telah mengantongi sertifikat memiliki beberapa keuntungan. Antara lain, dapat dijadikan jaminan untuk mengakses fasilitas permodalan, juga dapat mengurangi konflik atau sengketa, serta memberikan kepastian investasi. 

"Jadi, pengusaha yang ingin menanamkan modalnya tak perlu khawatir karena status tanah sudah jelas. Dengan demikian, iklim investasi akan terus tumbuh," katanya.

Untuk ikut mewujudkan target itu, Kepala Kantor Pertanahan Surabaya I Bambang Priyono menggandeng pihak swasta. Hasilnya, sebanyak delapan perusahaan dan pengembang sepakat mendukung.

Saat ini, kata Bambang, ada 6.500 tanah bidang yang dipastikan bakal mengantongi sertifikat melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). "Ini baru tahap pertama, karena masih ada 224 ribu bidang tanah di Surabaya yang belum bersertifikat," kata dia.

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menyambut baik program bantuan sertifikat tanah bagi warga kurang mampu ini. Menurut dia, program ini merupakan perwujudan sinergi antara sektor swasta, pemerintah, dan masyarakat. 

Risma berjanji pemkot akan mempermudah menetapkan ahli waris. Sebab, selama ini tak jarang status tanah yang menggantung karena menunggu penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama. 

“Saat ini saya sudah komunikasi dengan Pengadilan Agama agar kalau bisa sidangnya di kelurahan saja. Karena, ruang sidang di Pengadilan Agama kan terbatas, sehingga harus menunggu lebih lama. Kalau oke saya segera buat surat resmi," kata dia.


(UWA)