Banyak Dam Rusak, Bupati Sidoarjo Curhat ke Menteri PU

Syaikhul Hadi    •    Sabtu, 07 Jan 2017 11:15 WIB
infrastruktur
Banyak Dam Rusak, Bupati Sidoarjo Curhat ke Menteri PU
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono, saat meninjau Dam Pajaran di Sidoarjo, Jawa Timur, Jumat (6/1/2017). Foto: Metrotvnews.com/Hadi

Metrotvnews.com, Sidoarjo: Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah, meminta sejumlah bantuan anggaran ke Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono, untuk memperbaiki sejumlah dam yang rusak.

Permintaan itu dia lontarkan saat Basuki mengunjungi lokasi Dam Pajaran di Desa Mlirik Rowo Kecamatan Tarik, bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Rudi Antara dan Menteri Perekonomian Darmin Nasution, Jumat malam 6 Januari 2017.

"Dam Pajaran ini merupakan akses dari dua jalur sungai, yakni Sungai Mangetan Kanal dan Porong Kanal," kata Saiful. 

Sidoarjo, kata dia, sangat membutuhkan ketersediaan air yang cukup karena ditunjuk pemerintah pusat sebagai salah satu lumbung pangan.

Kejadian banjir di Sidoarjo, ujar Saiful, tak terlepas dari buruknya infrastruktur penahan air. "Jangan kan hujan, enggak hujan pun kadang ada genangan air. Makanya, kami membutuhkan perbaikan dam secara menyeluruh sebagai penampung air," ujarnya.

Dua proyek perbaikan infrastruktur sumber daya air yang tengah digarap di Sidoarjo antara lain rehabilitasi irigasi Delta Berantas dan pembangunan long storage di Sungai Kalimati yang tembus ke Kanal Porong. 

"Nantinya, Kanal Porong akan di sudet ke Sungai Kalimati yang diperkirakan mencapai 2 meter per detiknya," ujar dia. 

Untuk rehab irigasi Delta Brantas, Saiful mengaku sudah mengusulkan dan saat ini masuk dalam daftar pembangunan jangka panjang.

Sedangkan permintaan bantuan ke pemerintah pusat, kata dia, terkait perbaikan plengsengan yang longsor di Kanal Porong. "Karena keterbatasan anggaran, makanya kami meminta Pak Menteri memberikan bantuan," ujarnya.

Menjawab permintaan itu, Basuki menyatakan pemerintah pusat sudah mencanangkan program rehabilitasi irigasi. 

"Tadi kan sudah jelas, dari 22 ribu hektare lahan irigasi, 18 ribu hektare merupakan tanggung jawab pemerintah pusat. Nanti akan dibenahi, apalagi tahun ini pemerintah memang memprogramkan rehabilitasi," kata Basuki.


(UWA)