72% Perusahan di Sumenep Melanggar Peraturan UMK

Rahmatullah    •    Selasa, 28 Feb 2017 15:16 WIB
upah
72% Perusahan di Sumenep Melanggar Peraturan UMK
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sumenep Mohammad Fadilah -- MTVN/Rahmatullah

Metrotvnews.com, Sumenep: Peraturan Gubernur Nomor 121 Tahun 2016 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Jawa Timur Tahun 2017 menetapkan UMK Kabupaten Sumenep Rp1.513.335. Dari 586 perusahaan di Sumenep, hanya 128 perusahaan yang mematuhi peraturan UMK.

"Selebihnya, bayar buruh di bawah UMK," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sumenep Mohammad Fadilah di kantornya, Jalan Joko Tole, Batuan, Sumenep, Jawa Timur, Selasa, 28 Februari 2017.

Menurut Fadilah, perusahaan yang tidak mematuhi peraturan UMK itu rata-rata perusahaan kecil, seperti pertokoan. Mereka terbentur dengan pendapatan.

Fadilah mengaku akan mendekati perusahaan-perusahaan nakal itu agar mematuhi UMK. Jika masih bandel, ada sanksi berupa pencabutan izin operasional. Perusahaan dilarang beraktivitas jika belum memenuhi kewajiban mengupah pekerja sesuai UMK.

"Saya akan melakukan pendekatan-pendekatan pada perusahaan yang nakal. Kasihan pekerja jika tidak diupah sesuai peraturan yang ada," jelasnya.

Mantan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Sumenep itu melanjutkan, perusahaan yang merasa tidak mampu mengupah pekerja sesuai UMK mestinya mengajukan penangguhan pemberlakukan UMK. Tapi, sejak peraturan itu dikeluarkan Pemrov Jawa Timur awal 2017, tidak ada satu pun perusahaan mengajukan penangguhan.

"Ada yang hanya komunikasi secara lisan dengan kami soal penangguhan pemberlakuan UMK itu, tapi tidak secara resmi melayangkan surat," tuturnya.

Fadilah berharap semua perusahaan di ujung timur Pulau Madura ini mematuhi UMK. Dia yakin, buruh akan lebih giat bekerja karena merasa diperhatikan kesejahteraannya jika dibayar sesuai UMK.


(NIN)