Kadin Pesimistis UMKM Ikut Amnesti Pajak Periode Kedua

Amaluddin    •    Rabu, 26 Oct 2016 06:50 WIB
tax amnesty
Kadin Pesimistis UMKM Ikut Amnesti Pajak Periode Kedua
Ilustrasi pelaku UMKM. (Foto: Antara/Rahmad).

Metrotvnews.com, Surabaya: Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur pesimistis terhadap program amnesti pajak periode kedua yang mampu menyasar Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Pasalnya, hingga saat ini masih banyak pelaku UMKM khususnya di daerah yang belum mengetahui program pemerintah tersebut.

"Masih banyak diantara mereka (pelaku UMKM) yang belum mengerti tentang amnesti pajak, karena mereka sibuk dengan usaha mereka sendiri,” ujar Plt Ketua Kadin Jatim, Deddy Suhajadi, di Surabaya, Selasa (25/10/2016).

Menurut data Kadin, dari 6.000 anggota Kadin, hanya sekitar 10 hingga 30 persen pelaku UMKM yang memahami tentang amnesti pajak. Sementara sisanya belum mengerti dan belum mendapat informasi detail soal program yang berakhir 31 Maret tahun depan tersebut.

Untuk itu, Kadin terus mensosialisasikan kepada pelaku UMKM di daerah-daerah. Diantaranya Surabaya, Situbondo, Bondowoso, Pamekasan, dan lainnya. "Intinya pemerintah daerah bersama Kadin perlu memberikan pengawasan terhadap tumbuh kembang UMKM yang sangat potensial ini," kata Deddy.

Sebelumnya, DJP Kanwil II Jatim akan menyasar UMKM di periode kedua program amnesti pajak. Hal ini karena di Jatim terdapat 10.000 UMKM. "Di periode pertama ada sekitar 2.800 UMKM yang ikut, dengan nilai tebusan Rp50 miliar," ujar Kepala Kanwil DJP II Jatim Irawan.

Walaupun memberikan sumbangsih kecil untuk amnesti pajak, namun Irawan yakin UMKM adalah salah satu sektor yang berkembang. Sayang masih banyak UMKM yang belum melakukan pembukuan sehingga banyak kekayaaan yang tidak tercatat.

Kendala yang terjadi di periode pertama diantaranya karena banyak pelaku UMKM yang susah menyajikan data. Karena harus menggunakan Microsoft Excel dan banyak yang tidak mengetahui bagaimana cara menggunakannya.

"Maka di periode kedua mereka boleh tulis tangan, selain itu sudah banyak help desk di setiap KPP. Mereka tinggal menyampaikan memiliki harta apa saja nanti tinggal dibantu oleh help desk," tambah Irawan.
 


(HUS)