Khusus Kota Besar di Jatim, Upah Provinsi Tak Berlaku

Amaluddin    •    Selasa, 01 Nov 2016 20:06 WIB
upah
Khusus Kota Besar di Jatim, Upah Provinsi Tak Berlaku
Ilustrasi. Foto: Antara/Sigid Kurniawan

Metrotvnews.com, Surabaya: Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengatakan upah minimum provinsi (UMP) hanya berlaku bagi daerah yang menetapkan upah minimum kota/kabupaten (UMK) di bawah UMP. Misalnya Pacitan, Trenggalek, dan Magetan yang berada di angka Rp1.283.000.

"Untuk UMK yang sudah besar seperti Surabaya yang mencapai Rp3 juta, tak berlaku UMP Rp1,3 juta. Maka, Surabaya wajib menetapkan UMK, bukan UMP," kata Pakde Karwo, sapaan akrabnya, di Surabaya, Selasa (1/11/2016).

Pakde Karwo mengatakan penetapan UMP dan UMK merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan. PP Pengupahan mengatur UMP adalah UMK terendah ditambah inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, maka UMP berpatokan pada UMK Kabupaten Pacitan yaitu Rp1.283.00 ditambah inflasi dan pertumbuhan ekonomi sebesar 8,25 persen.

"Hari ini (Selasa) saya tetapkan UMP sebesar Rp1.388.000," kata dia.

Sementara UMK, lanjut Pakde Karwo, akan dirumuskan bersama antara buruh, pengusaha, dan pemerintah. Penetapannya dilakukan pada 21 November. UMK tahun ini ditetapkan berdasarkan UMK tahun berjalan ditambah inflasi dan pertumbuhan ekonomi, sehingga UMK untuk daerah ring satu yakni Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, Pasuruan, dan Gresik berada di kisaran Rp3,3 juta.

"Saya pastikan nanti yang berlaku untuk daerah ring satu UMK, bukan UMP. Jadi, buruh tidak perlu khawatir. UMP kami tetapkan karena ini amanat dari Peraturan Pemerintah," ujarnya.

Penetapan UMP menuai penolakan dari buruh karena dikhawatirkan UMP dijadikan patokan bagi pengusaha untuk menggaji buruhnya.


(UWA)