Kebijakan Impor Garam Disebut Petani tidak Pro Rakyat

Rahmatullah    •    Jumat, 26 Jan 2018 20:35 WIB
produksi garam
Kebijakan Impor Garam Disebut Petani tidak Pro Rakyat
Suasana diskusi 'Solusi Menyikapi Kebijakan Pemerintah Tentang Impor Garam Tahun 2018' di Sumenep. Foto: Medcom.id / Rahmatullah

Sumenep: Petambak keheranan dengan kebijakan impor 3,7 juta ton garam yang dikeluarkan pemerintah. Petambak menilai kebijakan tersebut tidak pro rakyat, karena serapan garam produksi dalam negeri sendiri belum maksimal.

"Impor 3,7 ton garam itu cukup mengerikan bagi kami," terang Ketua Himpunan Masyarakat Petani Garam (HMPG) Jawa Timur, Edi Ruspandi, usai diskusi 'Solusi Menyikapi Kebijakan Pemerintah Tentang Impor Garam Tahun 2018' di Sumenep, Jumat, 26 Januari 2018.

Stok garam di masyarakat masih banyak. Mestinya pemerintah memikiran penyerapan garam tersebut sebelum berencana impor karena petambak garam nasional harus dilindungi maksimal.

Petambak pasti menjerit jika impor terlaksana. Sebab kata dia, garam milik petani akan kehilangan harga. Dia pun tegas mengkritik istilah swasembada garam yang kerap dilontarkan pemerintah. Janji manis ini ternyata melenceng jauh dari kebijakan yang diambil.

Direktur Jasa Kelautan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan Mohammad Abduh Nurhidayat menjelaskan, pemerintah memang telah menetap akan mengimpor 3,7 juta ton garam. Padahal berdasarkan data BPS, kebutuhan impor hanya 2,2 juta ton.

"Karena itu, data ini akan menjadi kajian bersama," terangnya.

Nurhidayat mengaku Komisi IV dan VI DPR RI, Kementerian teknis terkait dan BPS sebagai wali data nasional perlu duduk bersama. Harapannya, pemerintah bisa menetapkan kembali kebutuhan garam untuk kecukupan bahan baku industri dan menjamin serapan garam dengan harga cukup.

"Kami belum tahu kapan impor garam. Itu nanti Sekretariat DPR yang menangani," imbuhnya.


(SUR)