Sebanyak 500 Koperasi di Sidoarjo Bangkrut

Syaikhul Hadi    •    Rabu, 10 May 2017 10:28 WIB
koperasi
Sebanyak 500 Koperasi di Sidoarjo Bangkrut
Seorang warga melintasi logo Koperasi Indonesia di Malang, Jatim, Ant - Ari Bowo Sucipto

Metrotvnews.com, Sidoarjo: Usaha koperasi di Sidoarjo, Jawa Timur, mengalami kemunduran di awal 2017. Sebanyak 35 persen dari 1.450 koperasi bangkrut.

Sekretaris Dinas Koperasi dan Unit Kecil Menengah Sidoarjo, M Tjarda, mengatakan 500 koperasi tutup di awal tahun. Beberapa faktor menjadi alasan.

"Satu di antaranya faktor persaingan modal pada koperasi simpan pinjam," ujar Tjarda di Sidoarjo, Selasa 9 Mei 2017.

Menurut Tjarda, banyak koperasi yang kehabisan modal untuk dana kredit. Sementara pembayaran dari anggota macet. Selain itu, manajemen di internal koperasi pun tak optimal.

"Mungkin sumber daya manusia yang mengurusi koperasi belum bisa me-manage itu," lanjut Tjarda.

Hingga pertengahan Mei, ujar Tjarda, sedikitnya 500 koperasi tak beroperasi lagi. Ia pun memprediksi jumlah itu bakal bertambah.

Lantaran itu, Dinas Koperasi dan UKM bakal membuat program pelatihan pada pengurus koperasi. Dinas juga bakal mendorong koperasi memiliki unit usaha di luar iuran anggota, sebagai pemasukan lain.

Tjarda mendorong koperasi memiliki sistem manajemen yang sehat. Modalnya pun kuat.

"Sehingga kehadiran koperasi dan UMKM bermuara pada kemajuan perekonomian bangsa," ujar Tjarda.

Komisi VI DPR RI Bambang Haryo, dalam tugasnya ke Sidoarjo, mengatakan 60 persen koperasi di Indonesia bangkrut. Sehingga ia tak heran bila itu berdampak pada koperasi di Sidoarjo.

"Tapi saya lupa jumlah total koperasi se-Indonesia," ungkap Bambang.

Bambang menilai itu terjadi lantaran nilai pajak tinggi dan penurunan anggaran di Kementerian Ekonomi Keuangan dan Industri (Kemenkuin). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14/2016 tentang Pedoman Koperasi, menyatakan pajak yang harus dibayar sebuah koperasi sebesar 1 persen dari bruto atau total pendapatan.

"Hal ini berbeda dari perusahaan yang ditarik pajak 30 persen dari keuntungan. Sedangkan nilai 1 persen dari bruto bisa lebih tinggi 30 persen dari keuntungan," jelasnya. 


(RRN)