Kabupaten Sidoarjo Disiapkan jadi Daerah Tertib Ukur 2018

Syaikhul Hadi    •    Minggu, 25 Mar 2018 11:17 WIB
Kabupaten Sidoarjo Disiapkan jadi Daerah Tertib Ukur 2018
Sembilan kepala daerah menandatangani komitmen kerja pembentukan Daerah Tertib Ukur tahun 2018 dengan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, di Bandung, Jawa Barat. Foto: Medcom.id/Syaikhul Hadi

Sidoarjo: Kabupaten Sidoarjo disiapkan menjadi salah satu satu dari sembilan kabupaten yang disiapkan menjadi daerah tertib ukur di 2018. Bupati Sidoarjo Saiful Ilah  menandatangani komitmen kerja  dengan Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita, di Bandung.

Ada sembilan daerah yang disiapkan menjadi daerah tertib ukur, yakni Kota Tanjung Pinang, Kota Tasikmalaya, Kota Mataram, Kota Kupang, Kota Ambon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Buleleng dan Kota Pekanbaru. Selain itu juga ditetapkan sekitar 198 Pasar Tertib Ukur di 90 Kabupaten/kota.

"Sudah kami tandatangani terkait komitmen kerja pembentukan daerah tertib ukur dengan Menteri Perdagangan," ungkap Saiful Ilah, Sabtu, 25 Maret 2018.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Sidoarjo bakal menjadi ujung tombak dalam mewujudkan Sidoarjo Daerah Tertib Ukur.

Untuk mewujudkan program ini, Kepala Disperindag Sidoarjo Fenny Apridawati akan memaksimalkan UPT Metrologi Legal (ML). Diharapkan pendapatan daerah juga akan terkatrol.

"Tahun ini Disperindag menargetkan pemasukan Rp 1,2 miliar dari UPT Metrologi Legal. Sedangkan Tahun lalu memberikan masukan PAD sebesar Rp500 juta lebih," kata Feny.

Pembentukan UPT ML untuk melindungi warga Kota Delta dari oknum penjual nakal yang mencurangi timbangan. Nantinya, seluruh timbangan di pasar-pasar Sidoarjo harus memiliki Cap Tanda Tera (CTT).

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menyebut kewajiban pengusaha atau pedagang untuk menggunakan alat ukur yang legal untuk mewujudkan implementasi penataan sistem pasar dan kepastian penyerahan barang/jasa. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.

Metrologi Legal merupakan penggunaan alat ukur yang baik dan legal yang akan memberikan hasil pengukuran yang benar dan tepat sehingga konsumen memperoleh barang/jasa sesuai dengan hak dan kewajibannya.

Di samping itu, jaminan kebenaran dalam hal penggunaan alat ukur, khususnya dalam transaksi perdagangan, menjadi hal yang penting peranannya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi secara makro.

"Secara tidak langsung, dampak ekonomi pada proses pengukuran sangat berpengaruh terhadap PDB maupun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) masing-masing daerah, baik Provinsi maupun kabupaten/kota," ungkap Enggartiasto Lukita.
 
(SUR)