Tahun Depan, Pemerintah Kucurkan Rp60 T untuk Dana Desa

Amaluddin    •    Jumat, 28 Oct 2016 16:49 WIB
dana desa
Tahun Depan, Pemerintah Kucurkan Rp60 T untuk Dana Desa
Menkeu Sri Mulyani, Bambang Harymurti, Bupati Anas, ekonom Tony A Prasetiantono, Gubernur Lampung dalam Forum Ecocomic Briefing, istimewa

Metrotvnews.com, Banyuwangi: Pemerintah pusat akan mengucurkan dana desa sebesar Rp60 triliun pada 2017. Lantaran itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta pemerintah kabupaten ikut mengawasi penggunaan dana desa.

Demikian disampaikan Menkeu dalam sebuah acara di Banyuwangi, Jawa Timur, seperti rilis yang diterima Metrotvnews.com pada Jumat 28 Oktober.

Menkeu mengatakan pemerintah daerah bertanggung jawab mengawasi penggunaan dana desa. Sehingga penggunaannya lebih efektif dan efisien untuk kebutuhan masyarakat desa.

"Ini harus dipikirkan bersama-sama agar anggaran desa bisa dioptimalkan. Jika desa bersama-sama dikembangkan, maka sebagian besar masalah kemiskinan nasional dapat diselesaikan," ujar Menkeu.

Menkeu juga mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang menerapkan program e-village budgeting dan e-village monitoring. Menurut Menkeu, program itu dapat memangkas masa penyusunan dan pengawasan anggaran melalui jaringan internet.

Pemerintah pusat, lanjut Menkeu, mengalokasikan dana desa untuk mengembangkan potensi di wilayah luar kota. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dapat mempertimbangkan penggunaan dana desa lebih efektif.

Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengatakan penerapan e-village budgeting dan e-village monitoring sejak dua tahun lalu atau 2014. Ini adalah sistem penganggaran desa yang terintegrasi dalam jaringan (daring) untuk meningkatkan akuntabilitas anggaran desa.

Menurut Anas, sistem ini membantu mendorong akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan anggaran desa di Banyuwangi. Banyuwangi adalah daerah terluas di Pulau Jawa dengan 24 kecamatan dan 189 desa. Melalui sistem ini, kata Anas, kontrol atas pemanfaatan dana desa bisa dilakukan setiap saat tanpa harus datang ke setiap desa. 

"Nah, kita bisa tahu progress pekerjaan hingga ke pelosok desa lengkap dengan foto dan titik lokasinya melalui Google Map, sehingga tidak bisa ada proyek ganda atau fiktif. Sistem ini sekaligus untuk memberi perlindungan bagi perangkat desa agar selalu sesuai aturan," kata Anas.

Tahun 2016, dana desa dari pemerintah pusat yang diterima desa di Banyuwangi mencapai Rp134,46 miliar. Ditambah dengan alokasi dana desa (ADD) dari Pemkab Banyuwangi sebesar Rp93,018 miliar, sehingga total desa sebesar Rp227,48 miliar. 

"Dana itu digunakan untuk berbagai hal, mulai dari pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan pengelolaan pemerintahan desa," ujarnya.

Menurut Anas, pengembangan desa adalah pilar pembangunan nasional. Saat ini, kemiskinan masih terkonsentrasi di desa. 


(RRN)