Bupati Banyuwangi Tingkatkan Kualitas Mal Pelayanan Publik

Amaluddin    •    Rabu, 28 Mar 2018 16:02 WIB
pelayanan publik
Bupati Banyuwangi Tingkatkan Kualitas Mal Pelayanan Publik
Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas saat mendampingi Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan meninjau Mal Pelayanan Publik (MPP) di Banyuwangi. Foto: Istimewa/Pemkab Banyuwangi

Surabaya: Presiden Joko Widodo menginstruksikan seluruh kepala daerah menghadirkan pelayanan publik terbaik, termasuk layanan perizinan yang bermutu. Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengaku termotivasi untuk berinovasi di wilayahnya.

Anas terinspirasi gambaran Presiden Jokowi tentang perubahan lansekap ekonomi dunia. Dia juga tertarik bagaimana mengatur strategi untuk pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing bangsa.

"Salah satu cara agar bisa kompetitif, adalah dengan menghadirkan pelayanan publik yang baik, inovasi baru," ujar Anas, dalam rilisnya kepada Medcom.id, Rabu, 28 Maret 2018.

Anas mendapat inspirasi untuk meningkatkan kualitas Mal Pelayanan Publik. Salah satunya satgas pelayanan investasi yang sempat dilontarkan Presiden Jokowi.

"Alhamdulillah, Banyuwangi sudah punya itu. Kamis besok akan kami kumpulkan dinas dan camat untuk menyampaikan poin-poin penting hasil rapat dengan Pak Jokowi hari ini," kata Anas.

Terus Dikembangkan

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sendiri telah mengoperasikan Mal Pelayanan Publik (MPP) sejak Oktober 2017. Lebih dari 84.500 jenis layanan telah beroperasi dan dinikmati warga Banyuwangi sejak pertama kali MPP diresmikan.

"Ini merupakan upaya memberi kemudahan bagi warga. Jadi tidak seperti dulu, kalau urusan dengan dokumen pemerintahan, persepsi warga pasti itu akan berbelit-belit," katanya.

Misalnya, integrasi izin yang berkaitan dengan usaha masyarakat yang di antaranya membutuhkan advice planning dari Dinas PU Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang. Sedangkan izin usahanya melalui Dinas Penanaman Modal.

Pengusaha harus wira-wiri ke beberapa dinas untuk satu urusan. Sekarang cukup diselesaikan di MPP yang terbuka.

MPP Banyuwangi itu juga terdapat 163 jenis layanan izin dalam satu tempat. Mulai administrasi kependudukan hingga berbagai jenis izin usaha.

"Kami kan dapat reward pusat Rp8,7 miliar, karena sistem akuntabilitas kami dapat nilai A. Nanti dananya dipakai untuk mal pelayanan publik," tandas dia.
 


(SUR)