Tarif Mutasi Kendaraan Naik

Nurul Hidayat    •    Senin, 02 Jan 2017 09:52 WIB
pnbp
Tarif Mutasi Kendaraan Naik
Lokasi ujian praktek SIM di Polres Jombang, Jatim. (Metrotvnews.com/Nurul Hidayat)

Metrotvnews.com, Jombang: Satuan Lalu Lintas Polres Jombang, Jawa Timur bersiap menerapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 tahun 2016 tentang Jenis dan tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku pada Polri. Aturan pengganti PP 50/2010 itu akan berlaku mulai Jumat (6/1/2017), serentak di seluruh Indonesia.

"PP ini mulai berlaku setelah 30 hari terhitung sejak diundangkan pada 6 Desember 2016," ujar Kepala unit Registrasi dan Identifikasi Satlantas Polres Jombang, Ipda Sudirman kepada Metrotvnews.com di kantornya, Senin (2/1/2017).

Sudirman menjelaskan, dalam PP tersebut terdapat penambahan jenis PNBP. Seperti tarif pengesahan STNK, penerbitan Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor Pilihan, STRP & TNRP (lintas batas), dan penerbitan SIM C1 dan C2.

Tak ada perubahan tarif pada penerbitan SIM berbagai golongan. Penerbitan baru SIM A Rp120 ribu, perpanjangan Rp80 ribu. Besaran tarif masih sama dengan di PP 50/2010.

Hanya saja, pada PP 60/2016 diatur tarif SIM C I dan C II, masing-masing Rp100 ribu untuk penerbitan baru. Perpanjangan Rp75 ribu. Lalu, SIM D dan D I baru, masing-masing Rp50 ribu, perpanjangan Rp30 ribu.

"Kenaikan cukup tinggi untuk penerbitan surat mutasi kendaraan bermotor ke luar daerah," kata Sudirman.

PP dulu, hanya Rp75 ribu untuk semua jenis kendaraan. Sekarang tarifnya dibedakan. Kendaraan bermotor roda dua atau tiga dikenakan Rp150 ribu. Sedangkan kendaraan bermotor roda empat atau lebih sebesar Rp250 ribu.

Selain itu menurut Sudirman, ada 10 kategori yang mengalami perubahan dan termasuk dalam PP Nomor 60 tahun 2016, yakni di antaranya,

1. Pengujian untuk penerbitan Surat Izin Mengemudi baru
2. Penerbitan perpanjangan surat ijin mengemudi.
3. Penerbitan surat keterangan uji keterampilan pengemudi.
4. Penerbitan surat tanda kendaraan bermotor STNK pengesahan surat tanda kendaraan bermotor.
5. Pengesahan surat tanda nomor kendaraan bermotor.
6. Penerbitan surat tanda coba kendaraan bermotor 
7. Penerbitan tanda nomor kendaraan bermotor.
8. Penerbitan buku pemilik kendaraan bermotor.
9. Penerbitan Surat Mutasi kendaraan bermotor ke luar daerah 
10. Penerbitan nomor registrasi kendaraan bermotor pilihan.


(SAN)