Eks Bupati Pamekasan Sebut Suap Tak Terbukti di Sidang

Syaikhul Hadi    •    Senin, 11 Dec 2017 14:17 WIB
kasus suap
Eks Bupati Pamekasan Sebut Suap Tak Terbukti di Sidang
Sidoarjo: Bupati Pamekasan (non aktif) Achmad Syafii saat menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya. Foto: Medcom.id/Syaikhul Hadi

Sidoarjo: Bupati Pamekasan (non aktif) Achmad Syafii kembali menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya di Jalan Raya Juanda Sidoarjo. Usai dituntut empat tahun penjara dan denda Rp100 juta, hukum terdakwa mengajukan nota pembelaan (Pledoi).

Kuasa hukum terdakwa Achmad Syafii, M Sholeh, menyebut tuntutan Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap kliennya tidak sesuai dengan bukti-bukti dan fakta persidangan.

"Kami meyakini akan fakta persidangan, tidak ada saksi yang menguatkan keterlibatan bupati dalam kasus suap ini," ujar M. Sholeh dalam Pledoi nya di hadapan Majelis Hakim, M. Tahsin, Senin, 11 November 2017.

Menurutnya, kasus ini hanya berdasarkan keterangan dua orang, yakni Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan Rudi Indra Prasetya dan Kepala Inspektorat Pamekasan Sucipto Utomo. Saat itu Kajari Pamekasan menyatakan kepada Inspektorat, Sutjipto bahwa ada kasus yang berkaitan dengan penyalahgunaan dana Desa Dassok, Pamekasan.

"'Oh iya pak tolong dibantu', nah, selanjutnya Sucipto bertemu dengan Bupati dan melaporkan atas kejadian tersebut. Tapi ini tidak didukung oleh saksi," katanya.

(Baca: Suap Kajari Pamekasan untuk Bungkam Kasus Dana Desa)

Pertemuan Sucipto hanya melaporkan kepada Bupati dan kemudian dijawab "enggih pon" atau Iya. Menurutnya jawaban itu dimaknai perintah untuk melakukan penyuapan. Dan ini lah yang menjadi kejanggalan keterlibatan terdakwa Achmad Syafii.

"Selama kurang lebih 11 hari pasca ketemunya Sutjipto dengan Bupati, Sucipto tidak pernah melaporkan perkembangan apapun ke bupati. Tiba-tiba bupati ditangkap oleh KPK. Karena dalam sadapan Sucipto, Bupati dianggap menyetujui itu," terangnya.

Pihaknya berharap agar kliennya dibebaskan dari tuntutan Jaksa KPK. Dan meminta agar kliennya dibebaskan.

Dalam sidang sebelumnya, Terdakwa Bupati Pamekasan (non aktif) Achmad Syafii dituntut selama empat tahun penjara dan denda senilai Rp.100 juta serta pencabutan hak pilih selama lima tahun setelah menjalani hukuman.

(Klik: Kajari Pamekasan Didakwa Terima Suap Kasus Dana Desa)

Sementara tiga terdakwa lainnya, seperti Kepala Inspektorat Pamekasan Sucipto Utomo, Kasubag Umum dan Kepegawaian Inspektorat Noer Solehhoddin dan Kepala Desa Dassok Agus Mulyadi dituntut hukuman penjara lebih ringan. Mereka dituntut antara satu tahun hingga dua tahun enam bulan.

Dalam tuntutannya, tim jaksa KPK menilai Bupati Pamekasan nonaktif Achmad Syafi’i telah melakukan tindak korupsi dengan memberi uang suap untuk penanganan dugaan penyalahgunaan dana Desa Dassok. Selaku kepala daerah, Achmad Syafi’i tidak mencegah upaya suap namun sebaliknya justru mendukung penyuapan kepada Kajari Pamekasan agar tidak mengusut kasus dugaan penyelewengan dana desa itu.


(SUR)