Menkeu Ungkap Pita Cukai Palsu Rugikan Negara hingga Miliaran Rupiah

Syaikhul Hadi    •    Jumat, 28 Oct 2016 18:21 WIB
cukai rokok palsu
Menkeu Ungkap Pita Cukai Palsu Rugikan Negara hingga Miliaran Rupiah
Menkeu gelar pengungkapan penggerebekan pita cukai di Sidoarjo, MTVN - Hadi

Metrotvnews.com, Sidoarjo: Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati, merilis hasil penindakan terhadap peredaran rokok ilegal dan pembuatan pita cukai palsu. Penindakan dilakukan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jatim I di Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, Jumat 28 Oktober.

Menurut Sri, penggerebekan dilakukan oleh petugas Bea dan Cukai setelah mendapatkan informasi dari masyarakat. Laporannya yaitu sebuah pabrik pembuatan pita cukai palsu untuk diedarkan ke masyarakat. 

Petugas membekuk tersangka berinisial S. Petugas menggerebeknya di sebuah usaha percetakan di Jalan Embong Malang Kebangsren Gang 1, Surabaya, tadi malam.

"Modusnya, tersangka mencetak lembaran pita cukai menggunakan alat perintang yang sudah disiapkan. Kuripan hasil cetakan tersebut dipasangi hologram. Sehingga hasilnya berupa pita cukai palsu," ungkap Sri Mulyani.

Selain mengamankan tersangka, lanjut Sri, petugas juga menyita barang bukti berupa 3 unit mesin Hand Press untuk memasang hologram, 12 tim pita cukai yang diduga palsu, 3 bundel pita cukai palsu tahun 2015, 62 lembar plat perintang, dan 3 gulungan fosil hologram. 

"Potensi kerugian negara atas kasus tersebut mencapai Rp4,5 miliar," katanya. 

Kasus tersebut merupakan penindakan kedua terhadap jaringan Sidoarjo. Tindakan pertama pada 23 Juni di Buduran Sidoarjo.

Petugas mengamankan sekitar 4 ribu lembar pita cukai palsu. Ditaksir, kerugian negara mencapai Rp646 juta. 

"Dari kasus tersebut, petugas menetapkan empat tersangka, yakni H, ER, BK, dan AR. Kini kasus tersebut sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan dalam proses persidangan," tandasnya. 

Akibat perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 55 huruf a Undang-undang nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, yakni telah melakukan tindak pidana dengan cara melawan hukum.
(RRN)