Pemprov Jatim Rencana Batasi PNS Perempuan

Amaluddin    •    Sabtu, 23 Dec 2017 13:56 WIB
pendaftaran cpnsseleksi cpns
Pemprov Jatim Rencana Batasi PNS Perempuan
Ilustrasi, ANTARA FOTO/Ampelsa

Surabaya: Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan membatasi kuota CPNS perempuan saat rekrutmen pegawai pada 2018 mendatang. Alasannya, PNS perempuan kerapkali cuti kerja karena hamil dan lainnya.

“Maknya secara proporsional, jumlah PNS perempuan yang akan dipekerjakan di lingkungan kantor pemerintah akan dibatasi. Kami telah merencanakan pembatasan jumlah perempuan dalam rekrutmen CPNS 2018 besok,” kata Sekda Prov Jatim, Sukardi, di Surabaya, Jumat, 22 Desember 2017.

Sukardi berharap perekrutan pegawai berbasis kinerja dan Skill mumpuni. Alasan lainnya, pembatasan itu karena ia menganggap ada kecenderungan bahwa perempuan akan berhalangan saat hamil.

Dan selama hamil yakni tiga bulan, PNS pasti cuti kerja. Bahkan tidak hanya itu, masa-masa hamil juga membatasi ruang gerak para perempuan untuk meningkatkan kinerjanya.

"Makanya rencana pembatasan itu sedang kami pikirkan. Bukan berarti kami melanggar hak setiap warga untuk menjadi PNS," katanya.

Namun, kata dia, kompoisisi pegawai baru di lingkungan Pemprov Jatim pada 2018 akan memberi porsi lebih banyak pada laki-laki. Dia menegaskan bahwa pembatasan itu sekali lagi secara proporsional.

Ia mengatakan bahwa kebutuhan CPNS di lingkungan pemprov Jatim saat ini sekitar 10.000-an tenaga. Total PNS di pemprov Jatim sekitar 19.000 orang. Menurut Sukardi, idealnya harus ada 30.000 PNS untuk 38 kota dan kabupaten di Jatim.

“Jumlah itu belum termasuk jumlah kebutuhan guru. Saat ini total guru di Jatim yang PNS sebanyak 35.000. Tahun depan, kebutuhan guru juga meningkat,” katanya.

Gus Ipul Pastikan tak ada Kebijakan Diskriminatif Gender

Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf alias Gus Ipul menyatakan tidak ada kebijakan diskriminatif terhadap perempuan di wilayahnya. Dia membantah pemprov berencana akan membatasi perekrutan PNS perempuan di lingkungan Pemprov Jatim pada tahun 2018.

“Belum pernah ada kebijakan dalam bentuk apapun yang dikeluarkan pemerintah provinsi Jatim yang bersifat diskriminatif. Karena itu, saya merasa perlu meluruskan masalah ini,” kata Gus Ipul, dikonfirmasi, Sabtu, 23 Desember 2017.

Gus Ipul mengaku kaget dengan peryataan Sukardi yang bakal membatasi kouta PNS perempuan di Pemprov Jatim. Sebab, kata Gus Ipul, sepanjang yang ia tahu belum pernah ada pembahasan kebijakan perihal tersebut.

Gus Ipul menyayangkan pernyataan Sukardi. Sebab hal itu berpotensi menimbulkan kegadugan bila tidak diluruskan. Pada prinsipnya, kata Gus Ipul, setiap rekrutmen PNS harus tetap didasarkan pada kualifikasi yang mengacu pada ketentuan.

“Jangan sampai kualifikasi tersebut sampai terjadi bias gender. Jadi agak aneh kalau ada tenaga yang memiliki kompetensi tapi dibatasi partisipasinya dalam kegiatan pemerintahan hanya karena faktor gender," ujarnya.

Apapun alasannya, lanjut Gus Ipul, tidak ada kebijakan diskriminatif terhadap jender. Sebab, pengangkatan dan penempatan CPNS harus berdasar proporsionalitas.

“Nah pada bagian ini pertimbangan proporsionalitas tidak didasarkan pendekatan gender. Jadi, saya kira ada yang salah dengan pernyataan Pak Sekda. Secara prinsip, tidak boleh ada kebijakan diskriminatif. Malah sesuai ketentuan, harusnya setiap kebijalan dapat memberi kesempatan kepada perempuan untuk berkiprah,” ujarnya.


(ALB)