Dua Kantor Dinas di Pemprov Jatim Digeledah

Muhammad Khoirur Rosyid    •    Rabu, 07 Jun 2017 14:04 WIB
ott kpk
Dua Kantor Dinas di Pemprov Jatim Digeledah
Polisi mengawal kedatangan penyidik KPK di Kantor Dinas Pertanian Jatim, MTVN - Rosyid

Metrotvnews.com, Surabaya: Kantor Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur digeledah penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu, 8 Juni 2017. Diduga penggeledahan itu untuk menindaklanjuti ditangkapnya Kepala Dinas Pertanian, Bambang Heriyanto.

Belum diketahui, berapa jumlah penyidik KPK yang menggeledah kantor Dinas Pertanian di Jalan A.Yani, Kota Surabaya. Wartawan berusaha meliput tidak diperkenankan memasuki kantor dinas.

"Mohon maaf mas, dilarang masuk dulu mas," kata Wayan, security Dinas Pertanian, Rabu, 7 Juni 2017.

Pantauan Metrotvnews.com, penggeledahan masih berlangsung hingga berita ini dimuat. Tampak beberapa petugas KPK berkoordinasi dengan pegawai dinas untuk membawa sejumlah berkas.


(Polisi mengawal kedatangan penyidik KPK di Kantor Dinas Pertanian Jatim, MTVN - Rosyid)

Dalam kasus ini, Kepala Dinas Pertanian Jawa Timur Bambang Heryanto bersama ajudannya Anang Basuki Rahmat ditangkap KPK pada Senin 5 Juni 2017. 

Selain di Dinas Pertanian, KPK juga menggeledah Dinas Peternakan Jawa Timur yang juga beralamat di Jalan A Yani. Sejumpah penyidik KPK masih di berada di dalam kantor dengan dikawal ketat petugas Brimob Polda Jawa Timur.

Kasus ini bermula dari laporan masyarakat dan dilanjutkan dengan operasi tangkap di Malang dan Surabaya pada Senin 5 Juni  hingga Selasa 6 Juni dini hari.

Baca: KPK Tetapkan Pejabat DPRD dan Dua Dinas Jatim jadi Tersangka

Petugas mengamankan uang Rp150 juta dari Rahmah yang telah berpindah tangan dari Anang. Uang senilai Rp100 juta diduga berasal dari Rohayati untuk pembahasan revisi Peraturan Daerah Nomor 3/2012 tentang Pengendalian Ternak Sapi dan Kerbau Betina Produkti.

Basuki juga diduga telah menerima uang puluhan juta dari sejumlah kepala dinas Jatim, masing-masing, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp50 juta, Kepala Dinas Perkebunan Rp100 juta, dan Kepala Dinas Pertanian sebesar Rp100 juta.

"Diduga uang itu pembayaran triwulan kedua dari total komitmen Rp600 juta dari setiap Kepala dinas diberikan kepada anggota DPRD," ujar Basaria.

Bambang dan Anang Rohayati dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan Basuki, Rahman, dan Santoso dijerat Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.



(RRN)