Delapan Tersangka Kasus Pungli Prona Dilimpahkan ke Kejari Sidoarjo

Syaikhul Hadi    •    Kamis, 03 Aug 2017 16:49 WIB
pungli
Delapan Tersangka Kasus Pungli Prona Dilimpahkan ke Kejari Sidoarjo
Delapan tersangka kasus dugaan pungli Prona dilimpahkan ke Kejari Sidoarjo -- MTVN/Syaikhul Hadi

Metrotvnews.com, Sidoarjo: Sebanyak delapan tersangka kasus dugaan pungutan liar (pungli) Program Nasional Agraria (Prona) dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo. Dengan didampingi kuasa hukum, mereka langsung menjalani pemeriksaan di ruang pidana khusus (pidsus) kejari.

Delapan tersangka masing-masing adalah Kepala Desa Ploso Syaiful  Effendi; Sekdes Ploso Abdul Rofiq; dan enam perangkat Desa Ploso, yaitu Moch. Ali Imron, Basuki, Muhammad Fuadz Rosyadi, Mochammad Jafar, Samsul, dan Siti Rosyidah. Mereka tiba di kantor Kejari Sidoarjo pukul 11.00 WIB.

M. Sholeh yang bertindak selaku kuasa hukum delapan tersangka mengatakan, pihaknya masih mengajukan permohonan penangguhan penahanan. "Pada prinsipnya, kewenangan penahanan ada di penyidik. Harapannya, tidak dilakukan penahanan," kata dia di Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis 3 Agustus 2017.

(Baca: Kades di Sidoarjo Ditangkap Gara-gara Pungli)

Menurut Sholeh, penahanan delapan tersangka dinilai dapat mengganggu administrasi pemerintahan. "Tersangkanya delapan orang yang seluruhnya perangka desa. Jika ditahan, dikhawatirkan terjadi kelumpuhan kepengurusan administrasi," jelasnya.

Sholeh menjelaskan, kasus yang melibatkan delapan tersangka seharusnya belum bisa dikatakan sebagai pungli. Sebaba, dana Prona tidak seluruhnya ditanggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Misalnya patok, materai, dan foto copy berkas. Makanya, disosialisasikan oleh perangkat desa agar biaya tersebut ditanggung bersama. Kebetulan saja, waktu itu lagi gencar-gencarnya saber pungli," tandasnya.

(Baca: Enam Perangkat Desa di Sidoarjo Ditetapkan Tersangka)

Sebelumnya, Syaiful Effendi, Abdul Rofiq, serta enam perangkat desa lainnya ditangkap Unit Tipikor Satreskrim Polresta Sidoarjo. Keduanya tertangkap tangan terkait kasus pungli pengurusan sertifikat Prona sebesar Rp1,5 juta hingga Rp2 juta per orang.

Dari hasil pemeriksaan sementara, ada sekitar 800 pemohon. Pada penangkapan tersebut, ada sekitar Rp521.200.000 yang diamankan pihak kepolisian.

Akibat perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 12 huruf e UU RI Nomor 20 Tahun 2001 atas perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi.


(NIN)