HTI Ancang-ancang Melawan Perppu Pembubaran Ormas

Rahmatullah    •    Rabu, 12 Jul 2017 16:42 WIB
ormas
HTI Ancang-ancang Melawan Perppu Pembubaran Ormas
Markas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur -- MTVN/Rahmatullah

Metrotvnews.com, Sumenep: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 atas Perubahan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) mengancam keberadaan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Beberapa waktu lalu, pemerintah memberikan lampu hijau untuk membubarkan organisasi yang disebut-sebut ingin mendirikan Negara Islam ini.

"Jika perppu itu memang diterapkan untuk HTI, kami sudah menunjuk Profesor Yusril untuk menghadapinya. Tapi, rumusnya kan harus diusulkan ke dewan dulu. Lalu, dibahas untuk disepakati bersama atau tidak. Kami sebagai warga negara juga akan melakukan langkah hukum, kata Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) HTI Sumenep Moh. Rusli, Rabu 12 Juli 2017.

(Baca: Isi Perppu Pembubaran Ormas Dibacakan Hari Ini)

Rusli menilai, penerbitan Perppu Ormas terlalu dipaksakan. Menurutnya, pemerintah seharunya menerbitkan perppu jika terjadi situasi genting.

Tapi, lanjut Rusli, saat ini Indonesia tidak sedang dalam situasi genting. Terlebih, sudah ada UU yang mengatur keberaan ormas, termasuk mekanisme pembubarannya.

Menurut Rusli, ormas lain jga harus waspada jika perppu benar-benar diterbitkan. Sebab, bukan tidak mungkin ormas lain yang dianggap berbahaya bakal mengalami nasib sama dengan HTI.

"Siapa yang dianggap melawan negara, akan dihadapi dengan perppu itu," katanya.

(Baca: Pemerintah Isyaratkan Pembubaran Ormas Anti-Pancasila)

Rusli menegaskan, HTI tidak menentang negara hanya karena bergerak di bidang dakwah. Masyarakat berhak menentukan sikap sendiri dengan menerima atau tidak paham yang disebarkan HTI.

"Kami tidak pernah membahas mengubah dasar negara. Kami hanya melakukan dakwah dan terserah masyarakat menerima atau tidak. Apalagi, kami tidak memiliki senjata," tutup Rusli.

 


(NIN)