GP Ansor Jombang Siap Rangkul Mantan Anggota HTI

Nurul Hidayat    •    Sabtu, 29 Jul 2017 13:30 WIB
pembubaran hti
GP Ansor Jombang Siap Rangkul Mantan Anggota HTI
Aksi GP Ansor saat mendukung Perppu Nomor 2 Tahun 2017 di Kabupaten Jombang, Jawa Timur -- MTVN/Nurul Hidayat

Metrotvnews.com, Jombang: Gerakan Pemuda (GP) Ansor Nahdatul Ulama (NU) Kabupaten Jombang siap membina dan merangkul mantan anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Pembinaan mantan anggota HTI akan dilakukan melalui Mejelis Zikir dan Sholawat Rijalul Ansor yang merupakan lembaga semi-otonom di GP Ansor Jombang.

"Di Rijalul Ansor kami siap berdiskusi, menjawab keraguan, serta mengembalikan pemahaman bagi mantan anggota HTI untuk kembali beragama Islam yang rahmatan lil alamin, berhaluan ahlussunnah wal jama'ah. Memahami bahwa agama (Islam) dan nasionalisme itu tidak bisa dipisah-pisahkan, saling mengisi dan menguatkan. Bahwa Pancasila, NKRI, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, tidaklah bertentangan dengan ajaran Islam. Bahkan, ini memandu kita dalam hidup berbangsa dan bernegara," kata Ketua GP Ansor Jombang Zulfikar Damam Ikhwanto, Sabtu 29 Juli 2017.

Zulfikar menjelaskan, Rijalul Ansor adalah media berdakwah di GP Ansor. Disamping menjadi majelis zikir dan selawat. Tempat tersebut sekaligus menjadi mejelis ilmu.

"Rijalul Ansor ini bertujuan merevitalisasi nilai dan tradisi NU. Selain itu, juga melakukan kajian berbagai problematika keIslaman, membahas tentang aqidah ahlussunnah wal jama'ah an nahdliyah, juga berbagai macam pemahaman soal Islam, termasuk strategi dakwah," imbuhnya.

(Baca: Cak Imin: Anggota HTI Jangan Dimusuhi)

Kapolres Jombang Ajun Komisaris Besar Agung Marlianto mengapresiasi langkah yang dilakukan GP Ansor yang mau merangkul mantan anggota HTI. "Patut kita apresiasi langkah dari ormas yang ada di Jombang yang merangkul mereka, salah satunya termasuk GP Ansor. Selain itu, juga ada Pemuda Muhammdiyah yang juga siap dalam melakukan pembinaan," pungkas Kapolres.

Pemerintah resmi membubarkan HTI pada 19 Juli 2017. Pembubaran HTI ditandai dengan pencabutan Surat Keputusan (SK) Badan Hukum HTI oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

HTI tercatat di Kemenkumham sebagai Badan Hukum Perkumpulan dengan nomor registrasi AHU-00282.60.10.2014 pada 2 Juli 2014. HTI mengajukan permohonan Badan Hukum Perkumpulan secara elektronik melalui website ahu.go.id.

Pembubaran HTI sesuai dengan Pasal 80A Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas. Jika ada pihak-pihak yang berkeberatan dengan keputusan ini, Freddy menyarankan untuk mengambil upaya hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.


(NIN)