Dilaporkan Ke Polda, ini Tanggapan Dandhy Dwi Laksono

Syaikhul Hadi    •    Kamis, 07 Sep 2017 12:15 WIB
ujaran kebencian
Dilaporkan Ke Polda, ini Tanggapan Dandhy Dwi Laksono
Ilustrasi

Metrotvnews.com, Sidoarjo: Dandhy Dwi Laksono pemilik akun Facebook merasa terkejut dengan pelaporan dirinya ke Mapolda Jatim. Dia dilaporkan oleh Dewan Pengurus Daerah Relawan Perjuangan Demokrasi (Rapdem) Jawa Timur atas tuduhan menghina dan menebar kebencian terhadap Ketum PDIP Megawati dan Presiden Joko Widodo.

Menurut Dandhy dalam keterangan tertulisnya, "Seperti halnya kita semua, alih-alih mendapatkan kiriman artikel bantahan atau perspektif pembanding, namun berkas yang datang justru kabar dari pihak kepolisian," tulis Dandhy yang diterima Metrotvnews.com, Kamis, 7 September 2017.

Mendapat laporan itu, pihaknya bersama kawan-kawan pengacara dari berbagai lembaga bantuan hukum tengah mengumpulkan informasi, apakah pelaporan ini semata sikap reaksioner sekelompok partisan politik yang memanfaatkan “pasal-pasal karet” dalam UU ITE dan KUHP, atau malah hanya varian represi baru bagi kebebasan berpendapat tanpa mengotori tangan dan citra kekuasaan.

"Meski keduanya sama-sama ancaman bagi demokrasi, namun kesimpulan atas kedua hal itu tentu menuntut respons yang berbeda," tambah Dandhy.

Baca: Pengunggah Status tentang Megawati di Facebook Dilaporkan

Menurut Dhandy, akhir-akhir ini banyak persoalan yang menuntut perhatian publik lebih besar, seperti kasus petani Kendeng yang mengalami kriminalisasi dan pembongkaran tenda keprihatinan di Jakarta, peringatan 13 tahun pembunuhan Munir, dan melanjutkan solidaritas terhadap warga Rohingya.

Bahkan, ada pelaporan tiga media massa terkait kasus Novel Baswedan, pemenjaraan para pemrotes proyek pembangunan alun-alun di Gresik, pemenjaraan pengacara yang selama ini mendampingi nelayan di Bangka, kriminalisasi warga Banyuwangi yang menolak tambang emas dengan delik penyebaran komunisme, hingga terbunuhnya warga di Papua dalam sebuah insiden dan aparat pelakunya hanya divonis meminta maaf.

"Dibanding kasus-kasus tersebut, apalagi penangkapan 4.996 orang Papua sepanjang 2016 dan tragedi Rohingya, kasus pelaporan ini tentu tidak ada apa-apanya," terangnya.

Menurutnya, pelaporan ini telah memicu keresahan umum yang daftar korbannya telah dan bisa lebih panjang. Karenanya harus disikapi melalui kasus individu yang membutuhkan mediasi atau perdamaian. Karena memang tak ada yang perlu dimediasi atau didamaikan dari tulisan itu.

"Secara pribadi, saya tidak pernah punya masalah dengan kelompok partisan itu atau pihak yang mungkin menggerakkannya. Karena itu, sekali lagi, respons dan pernyataan yang lebih terukur sedang disusun oleh kawan-kawan yang mendampingi kasus ini," ujarnya.



(ALB)