Banyuwangi Buka Layanan Terpadu untuk Pekerja Migran

Amaluddin    •    Selasa, 27 Nov 2018 17:51 WIB
migranburuh migran
Banyuwangi Buka Layanan Terpadu untuk Pekerja Migran
Kepala Kantor Staf Presiden, Jendral (Purn) Moeldoko didampingi Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, saat membuka Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) khusus pekerja migran. (Dok: Pemkab Banyuwangi).

Banyuwangi: Pemkab Banyuwangi membuka Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) khusus pekerja migran. Pelayanan ini diresmikan oleh Kepala Kantor Staf Presiden, Jendral (Purn) Moeldoko di Mal Pelayanan Publik (MPP) di Banyuwangi, Selasa, 27 November 2018.

Peresmian tersebut dilakukan bersamaan dengan pertemuan nasional penggerak Desa Peduli Buruh Migran (Desbumi). Desbumi merupakan inisiatif lokal yang dibangun untuk mendorong terwujudnya perlindungan terhadap pekerja migran terutama perempuan sejak dari desa.

Pembentukan Desbumi merupakan inisiatif Migrant Care, dan Maju Perempuan untuk Penanggulangan Kemiskinan (Mampu). Pembentukan Desbumi ini didukung pemerintah dan Kedutaan Besar Australia.

Moeldoko mengatakan, ini merupakan langkah tepat untuk meningkatkan perlindungan dan pelayanan kepada pekerja migran. LTSA ini, kata dia, akan memberi kepastian dan efektivitas pelayanan migrasi para pekerja.

"Ini akan mempermudah pengurusan dokumen mereka. Kalau dulu terpisah-pisah, pasti waktu dan biaya yang dibutuhkan lebih besar, akhirnya banyak yang memilih jalur ilegal lewat calo dokumen. Dengan LTSA ini, bisa meminimalisir hal itu," kata Moeldoko.

Menurut Moeldoko, pembentukan LTSA ini sejalan dengan program Desbumi dari Migrant Care dan Desmigratif dari Kementerian Ketenagakerjaan. "Ini bagus, kebijakan yang mengalir dari pusat akan selaras dan dikawal dengan baik dari daerah hingga desa. Apalagi didukung dengan peran besar Organisasi Masyarakat Sipil (Civil Society Organization/CSO), pasti persoalan pekerja migran akan bisa diminimalisasi," katanya.

Moeldoko berharap Pemkab Banyuwangi dan Desbumi memberikan pendampingan bagi keluarga buruh migran. Misalnya, membentuk komunitas parenting bagi anak dan keluarga pekerja migran.

"Perlu juga diajarkan manajemen pengelolaan keuangan. Agar remitansi bisa dimanfaatkan dengan baik, sehingga mereka tidak harus bolak-balik kembali bekerja di luar,” kata Moeldoko.

Dalam kesempatan itu, Direktur Eksekutif Migrant Care, Wahyu Susilo, mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Pemkab Banyuwangi. Menurut dia, ini sarana awal untuk memberi layanan migrasi yang aman bagi buruh migran.

"LTSA ini akan mengurangi mata rantai pengurusan birokrasi, mempermudah proses migrasi. Baik negara maupun calon buruh migran bisa saling langsung kroscek dokumen yang dibutuhkan. Seperti status kependudukan pengurus, atau status pernikahan. Dengan LTSA ini, saya kira negara hadir," kata Wahyu.

Sementara itu, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas menjelaskan, pihaknya akan terus meningkatkan kinerja pelayanan publik, termasuk yang terbaru pelayanan pengurusan dokumen keperluan calon pekerja migran.

"Sekarang calon pekerja migran dari Banyuwangi makin mudah mengurus persyaratannya. Semuanya cukup dilakukan di Mal Pelayanan Publik (MPP)," kata Anas.

Anas menambahkan, selain mendekatkan layanan, LTSA juga menjadi instrumen untuk mencegah dan mengurangi migrasi pekerjaan migran secara non prosedural. “Dengan pelayanan yang semakin dekat, prosesnya bisa lebih mudah dan biayanya pun bisa jauh lebih murah. Sehingga tidak ada alasan lagi bagi calon pekerja migran untuk mengambil jalur ilegal,” kata Anas.


(ALB)