Asosiasi Media Siber Pertanyakan Pembatasan Peliputan di Mapolda Jatim

Syaikhul Hadi    •    Selasa, 07 Nov 2017 14:43 WIB
jurnalistik
Asosiasi Media Siber Pertanyakan Pembatasan Peliputan di Mapolda Jatim
Kabid Humas Polda Jatim Kombes Frans Barung Mangera (dua dari kanan), Selasa 7 November 2017, MTVN - Hadi

Metrotvnews.com, Surabaya: Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Jawa Timur mendatangi Markas Polda setempat. Mereka mengklarifikasi selebaran yang menyatakan pembatasan peliputan di wilayah Mapolda.

Ketua AMSI Jatim, Arief Rachman Hakim, mengaku mendapat seleberan tersebut. Selebaran berbunyi: pembatasan media yang diperbolehkan meliput di lingkungan Mapolda Jatim.

Tak mau berburuk sangka, Arief dan rekan-rekannya mendatangi Mapolda Jatim. Arief meminta klarifikasi terkait selebaran itu.

"Sebetulnya, kami mengapresiasi atas tindakan Polda Jatim untuk menerapkan aturan terhadap media yang mana sudah diatur dalam UU Pers. Karena saat ini, memang sudah banyak media yang bermunculan," ujar Arief di Mapolda Jatim, Selasa 7 November 2017.


(Metrotvnews.com masuk dalam daftar media online yang terdata di Dewan Pers Nasional dan Mapolda Jatim, MTVN - Hadi)

Arief meminta Polda tak membatasi peliputan. Sebab keberadaan media dan tugas jurnalistik sudah sesuai dengan Undang Undang Pers. 

Tapi, ia juga mendukung Polda memantau pergerakan instansi media. "Jangan sampai ada yang dulunya sopir, sekarang jadi wartawan. Itu tidak profesional. Mungkin dengan begini tidak lagi dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu. Mungkin maksudnya Polda kemarin hanya mengatur media mana saja yang profesional," tegasnya.

Arief mengaku media baru terus tumbuh, khususnya online. Setiap media diverifikasi Dewan Pers. 

"Makanya kami juga akan membantu Polda agar saling bersinergi. Kami menginginkan semua media menjadi kredible dan professional," tandasnya.

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Frans Barung Mangera membenarkan informasi dalam selebaran itu. Ia akan mengoreksi dan membenahi informasi itu agar tak disalahartikan.

"Tetap akan kita koreksi, intinya kami menginginkan agar media tetap mengedepankan professionalitasnya dalam etik jurnalistik," ujar Frans.

Disamping itu, upaya itu dilakukannya tak lain menjalankan  amanat UU Pers Nomor 40 tahun 1999. Sehingga apa yang disampaikan kepada masyarakat sesuai dan tidak melanggar kode etik jurnalistik. "Tidak ada pembatasan. Kami tetap bersinergi dengan media. Sehingga kedepannya bisa menjadikan suasana kondusif, aman dan tertib," tandasnya. 


(RRN)