Yusril: Kasus Pasar Turi Perkara Perdata

Amaluddin    •    Kamis, 14 Dec 2017 16:52 WIB
Yusril: Kasus Pasar Turi Perkara Perdata
Yusril Ihza Mahendra, kuasa hukum Direktur Utama PT Gala Bumi Perkasa (GBP) Henry J Gunawan, terdakwa kasus Pasar Turi. Foto: Medcom.id/Amaluddin

Surabaya: Sidang kasus dugaan penipuan dan penggelapan pedagang Pasar Turi dengan terdakwa Henry J Gunawan selaku Direktur Utama PT Gala Bumi Perkasa (GBP) memasuki agenda pembacaan eksepsi. Kuasa hukum terdakwa, Yusril Ihza Mahendra nota eksepsi (keberatan) atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU)

Dalam nota eksepsi sebanyak 32 lembar ini, Yusril mengajukan beberapa poin keberatan kepada majelis hakim yang diketuai Rochmad. Keberatan yang pertama terkait kewenangan mengadili. Yusril menilai surat dakwaan JPU dibuat mengada-ada karena materi yang dijadikan dasar dakwaan sebenarnya bukan tindak pidana.

“Melainkan perkara perdata antara Abdul Syukur dkk yang telah melakukan pengikatan dengan PT GBP dalam Perjanjian Ikatan Jual Beli (PIJB), dimana PIJB tergantung dari perjanjian pokok yaitu perjanjian kersama antara Pemkot Surabaya dengan PT GBP,” kata Yusril, pada persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Surabaya, Kamis, 14 Desember 2017.

(Baca: Risma Minta KPK Awasi Sidang Putusan Kasus Pasar Turi)

Padahal, kata Yusril, fakta sebenarnya adalah Pemkot Surabaya dalam perjanjian kerjasama a quo tidak pernah melepaskan hak pakai atas tanah Pasar Turi kepada negera. Apalagi, kata dia, PT GBP belum pernah menerima hak pakai lahan (HPL) dari Pemkot Surabaya.

“Sehingga PT GBP tidak bisa mengurus HGB atas nama pihak penerima hak yaitu para pedagang Psar Turi,” ujarnya.

Selain itu, pada 9 April 2015 di kantor BPN Jatim terjadi pertemuan yang dihadiri salah satunya adalah BPN Jatim, Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Pemkot Surabaya, Perwakilan PT GBP. Pertemuan itu untuk membahas masalah Strata Title Pasar Turi.

“Fakta pertemuan itu membuktikan bahwa Kejari Surabaya tentunya selaku penuntut umum dalam perkara ini sudah mengetahui dan paham bahwa perkara ini sebenarnya bukan perkara pidana,” katanya.

(Baca: Proyek Pasar Turi Surabaya Dinilai Janggal)

Apalagi dalam kasus sengketa Pasar Turi, lanjut Yusril, Pemkot Surabaya telah menggugat PT GBP ke PN Surabaya beberapa waktu lalu. Dan hasilnya, gugatan perdata yang diajukan Pemkot Surabaya telah ditolak oleh majelis hakim PN Surabaya.

“Nah, ini semakin menguatkan bahwa persoalan Pasar Turi bukan pidana, melainkan perkara perdata,” ujarnya.

Atas dasar itulah, Yusril menyimpulkan bahwa PN Surabaya tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara atas nama Henry J Gunawan dan surat dakwaan jaksa dianggapnya tidak cermat.

Dalam kasus ini, Henry J Gunawan didakwa pasal 372 dan 378 KUHP. Pria yang lahir 63 tahun lalu itu dilaporkan oleh para pedagang Padar Turi ke Polda Jatim. Singkat cerita kasus ini akhirnya dinyatakan P21 oleh Kejari Surabaya dan kini disidangkan di PN Surabaya.

 
(SUR)