Hanya 7 Anggota DRPD Sumenep Laporkan Kekayaan ke KPK

Rahmatullah    •    Rabu, 26 Jul 2017 16:55 WIB
dprd
Hanya 7 Anggota DRPD Sumenep Laporkan Kekayaan ke KPK
Kepala Satgas Tim Korsup Pencegahan KPK, Trigama Reva, MTVN - Rahmatullah

Metrotvnews.com, Sumenep: DPRD Sumenep, Jawa Timur, memiliki 50 anggota. Namun, tak semua anggota yang menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut Kepala Satuan Tugas Tim Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Pencegahan KPK, Trigama Reva, hanya 14 persen anggota DPRD Sumenep yang melaksanakan kewajiban tersebut. Padahal, mereka sudah bertugas sebagai wakil rakyat selama setengah periode.

"Kalau tidak keliru, sebanyak 7 orang yang melaporkan LKPHN," kata Trigama usai menjadi pembicara sosialisasi pencegahan tindak pidana korupsi melalui transparansi perencanaan dan penganggaran keuangan daerah di Kantor DPRD Sumenep, Rabu 26 Juli 2017.
 
Tri menargetkan, tahun 2018, semua pihak anggota dewan melaporkan kekayaan. Sebab dokumen sistem pelaporan sudah dipermudah. 

Untuk saat ini, kata dia, LHKPN baru dirilis. Sehingga kepatuhan penyelenggara negara dalam melaporkan harta kekayaan diharapkan bisa maksimal tahun mendatang, termasuk di Kabupaten Sumenep.
 
Sementara Ketua Komisi I DPRD Sumenep, Darul Hasyim Fath, menyebut tidak ada anggota dewan yang sengaja menunda melaporkan harta kekayaan. Dia menduga kemungkinan karena staf dewan yang tidak menyodorkan berkas laporan tersebut, sehingga sampai saat ini tidak semua anggota melaporkan harta kekayaan yang dimiliki.
 
“Saya sendiri hanya mengisi formulir yang diselenggarakan staf dewan,” ujar dia.
 
Darul melanjutkan, menjadi anggota dewan harus melalui proses politik panjang. Dan itu melibatkan masyarakat langsung. Ketika sudah dilantik, maka kesibukan sebagai wakil rakyat menumpuk. Darul menduga hal itulah yang juga menyebabkan banyak anggota dewan belum menyetor LHKPN.
 
“Tapi saya tegas bahwa anggota dewan tidak dalam posisi tidak menunaikan political will. Mungkin ini problem waktu dan administrasi saja,” ujarnyanya.


(RRN)