Pembangunan Bandara Internasional di Malang Masih Menunggu Payung Hukum

Aditya Mahatva Yodha    •    Rabu, 14 Jun 2017 16:35 WIB
bandara
Pembangunan Bandara Internasional di Malang Masih Menunggu Payung Hukum
Bandara Abdul Rachman Saleh Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Jawa Timur -- MTVN/Aditya Mahatva Yodha

Metrotvnews.com, Malang: Bupati Malang Rendra Kresna mengatakan, bandar udara berkelas internasional akan dibangun di Desa Srigonco, Kecamatan Bantur, Malang, Jawa Timur. Bandara baru itu dibangun untuk menggantikan Bandara Abdulrachman Saleh di Desa Saptorenggo, Kecamatan Pakis.

Pembangunan bandara yang akan diberi nama Bandara Purboyo itu disebut telah mendapat lampu hijau dari Presiden Joko Widodo. Namun, masih perlu koordinasi sejumlah pihak untuk membahas detail teknis operasional bandara.

"Sebelumnya sudah ada perjanjian antara Pemerintah Provinsi Jatim, Pemkot Malang, dan Pemkot Batu untuk bandara internasional. Tapi, saat ini payung hukum masih belum jelas," kata Bupati Malang Rendra Kresna di Rumah Dinas Pringgitan Bupati Malang, Jalan K.H. Agus Salim, Malang, Jawa Timur, Rabu 14 Juni 2017.

(Baca: Pembangunan Bandara Purboyo Akhirnya Disetujui Pemda Malang)

Menurut Rendra, biaya untuk pengembangan bandara tersebut sebenarnya sudah ada. Namun, karena payung hukum yang menaunginya masih belum siap, dana tersebut masih ditahan provinsi.

Rendra menuturkan, tiga kepala daerah perlu duduk bersama untuk menyusun secara pasti dan detail pengelolaan dan operasional bandara ini bagi tiga daerah. "Bandara ini milik Lanud TNI AU Abdul Saleh dan proyek ini milik pemerintah provinsi. Sedangkan, yang terdampak adalah tiga daerah di Malang Raya. Makanya, harus kami bicarakan secara maksimal supaya pelayanan publik tercapai," jelasnya.

Ketiga daerah yang bakal terkena dampak secara signifikan dengan dibangunnya bandara internasional, kata Rendra, bukan harus bersaing. Justru ketiga daerah itu harus bersinergi satu sama lain.

Secara prinsip, Rendra tidak ingin terlalu bicara soal berapa pendapatan daerah yang akan diterima sebagai imbas dari dibukanya akses penerbangan internasional tersebut. Kontribusi dari masing-masing daerah serta optimalisasi fungsi pelayanan publik menjadi poin utama keberadaan bandara internasional.

Adapun kontribusi Kabupaten Malang, lanjut Rendra, terutama berkaitan dengan akses jalan masuk menuju bandara. "Nanti yang bertanggunjawab untuk jalan masuk menuju bandara adalah Pemkab Malang," ujarnya.

Dari segi profit, pria asal Sumenep tersebut berharap, keberadaan bandara internasional mampu mengangkat perekonomian masyarakat Kabupaten Malang. "Bukan hanya mengandalkan airport tax, melainkan masyarakat bisa menjual produk khasnya masing-masing dan wisatawan maupun pengunjung yang datang juga tertarik untuk membeli produk lokal kami," pungkas Ketua DPW Partai NasDem Jawa Timur tersebut.


(NIN)