Wali Kota Surabaya Dapat Teguran dari Pemprov Jatim

Amaluddin    •    Selasa, 22 Nov 2016 15:33 WIB
apbd
Wali Kota Surabaya Dapat Teguran dari Pemprov Jatim
Ilustrasi APBD, Ant

Metrotvnews.com, Surabaya: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyatakan hanya Kota Surabaya yang belum menyerahkan Peraturan Daerah (Perda) APBD 2017. Padahal, berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014, batas waktu penyerahan Perda yaitu 30 November 2016. 

Hingga berita ini dimuat, Selasa 22 November, Kepala Biro Hukum Sekertaris Provinsi Jatim, Himawan Estu Bagijo, mengaku belum menerima Perda dari APBD Surabaya 2017. Ia pun menegur Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini soal keterlambatan penyerahan perda. Sementara 37 kabupaten dan kota di Jatim sudah menuntaskan kewajiban tersebut.

Bila terlambat, Himawan berpendapat Pemerintah Kota Surabaya melanggar peraturan perundang-undangan. Tentunya, akan ada sanksi dari ketidakpatuhan terhadap undang-undang.

"Misalnya penangguhan gaji dan tunjangan anggota DPRD dan kepala daerah. Itu undang-undang yang memberikan sanksi, bukan kami," kata Himawan di Surabaya. 

Himawan mengaku sudah melayangkan surat peringatan pada Pemkot Surabaya. Himawan juga meminta Pemkot menjelaskan alasan keterlambatan tersebut.

"Bagaimana kami akan tahu, kalau alasan keterlambatan tidak tahu. Nanti kami bisa membantu untuk menyampaikan ke pusat," lanjut Himawan.

Sementara itu Sekretaris Daerah Pemkot Surabaya Hendro Gunawan mengakui belum menyerahkan Perda tersebut ke Pemprov. Ia mengaku Pemkot masih menggodok dan melakukan penyesuaian.

"Kami masih menyesuaikan masa transisi dari perubahan susunan organisasi perangkat daerah," kata Hendro.



(RRN)