Risma Tunggu Aturan Soal Sanksi PNS Ikut HTI

Amaluddin    •    Jumat, 04 Aug 2017 17:25 WIB
pembubaran hti
Risma Tunggu Aturan Soal Sanksi PNS Ikut HTI
Ilustrasi Metrotvnews.com

Metrotvnews.com, Surabaya: Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini belum bisa menindak tegas jika ada bawahannya ikut Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Sebab, belum ada aturan terkait hal tersebut.

"Kalau HTI ya kami tunggu aturannya bagaimana. Kami kan tidak bisa serta merta memberikan sanksi," kata Risma, sapaan akrabnya, di Surabaya, Jumat, 4 Agustus 2017.

Karena itu, saat ini Risma masih menunggu aturan dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), terkait sanksi yang akan diberikan kepada PNS yang ketahuan ikut HTI.

"Kemarin waktu ada PNS yang ikut Gafatar, kita proses seperti pegawai lainnya. Karena waktu itu ada yang sampai tidak masuk sebulan, dan itu aturannya jelas," kata Risma.

Risma juga mengaku belum mengetahui ada PNS di lingkungan Pemkot Surabaya yang terafiliasi dengan HTI. "Kalau PNS ikut Gafatar kemarin memang ada, tapi kalau yang ikut HTI saya belum tahu," ujarnya.

Beberapa waktu lalu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, menyatakan bahwa PNS yang tergabung dalam struktur organisasi HTI harus segera mengundurkan diri.

Namun, hingga saat ini KemenPAN-RB belum menentukan aturan pasti mengenai sanksi tersebut. Pernyataan Mendagri ini menjadi kelanjutan dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Setelah Perppu itu terbit, pemerintah membubarkan HTI sebagai organisasi masyarakat yang dianggap bertentangan dengan Pancasila. Pembubaran HTI dilakukan pada pertengahan bulan Juli lalu.


(ALB)