Menkumham Persilakan Baiq Nuril Ajukan Grasi

Daviq Umar Al Faruq    •    Rabu, 21 Nov 2018 15:44 WIB
kejahatan sekspelecehan seksual
Menkumham Persilakan Baiq Nuril Ajukan Grasi
Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly. Medcom.id/Daviq Umar Al Faruq

Malang: Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly mempersilakan Baiq Nuril untuk mengajukan grasi. Hak Presiden untuk memberikan pengurangan hukuman itu harus ada pengajuan dari pihak yang dijatuhi vonis.

"Kalau nanti beliau mengajukan grasi akan kita lihat. Kan kalau grasi itu kan harus permintaan yang bersangkutan, tidak boleh diajukan lebih dari itu," katanya saat di Malang, Rabu, 21 November 2018.

Menurut Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi disebutkan bahwa grasi hanya dapat dilakukan terhadap putusan pemidanaan berupa pidana mati, pidana seumur hidup, dan penjara paling rendah dua tahun.

Berdasarkan aturan, Nuril tampaknya tidak dapat diberikan grasi karena dijatuhi hukuman pidana enam bulan penjara dan denda Rp500 juta. Yasonna hanya mempersilakan Nuril untuk ajukan grasi.

Baca: Baiq Nuril Bakal Ajukan PK

Presiden Joko Widodo tidak akan mengintervensi kasus hukum yang menjerat mantan pegawai honorer di SMA 7 Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Baiq Nuril. Namun, Jokowi membuka ruang jika Nuril mengajukan grasi.
 
Presiden Jokowi mendukung Nuril mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung. Jokowi berharap MA memberikan keputusan yang seadil-adilnya.

Baiq Nuril merupakan mantan pegawai honorer di SMA 7 Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB). Dia dijerat hukum dengan tuduhan menyebarluaskan rekaman asusila yang dilakukan Kepala Sekolah SMA tersebut kepada dirinya.
 

 


(SUR)