Demokrat Bantah Rekomandasikan Khofifah di Pilgub Jatim

Amaluddin    •    Kamis, 05 Oct 2017 18:54 WIB
pilkada serentakpilgub jatim 2018
Demokrat Bantah Rekomandasikan Khofifah di Pilgub Jatim
Ilustrasi: MTVN/Rakhmat Riyandi

Metrotvnews.com, Surabaya: Partai Demokrat diisyaratkan telah memberi rekomendasi untuk Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa di Pilgub Jatim 2018. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Jawa Timur buru-buru membantah Khofifah sudah pasti jadi kandidat yang dipilih.

Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Jawa Timur, Renville Antonio, menyatakan pengurus pusat partai masih menggodok nama-nama kandidat yang telah mendaftar.

"Calon yang dipilih DPP akan diberikan surat tugas, baru kemudian rekomendasi menyusul setelah itu. Yang jelas, calon yang akan mendapat rekom harus klik dengan partai dan parpol koalisi," kata Renville, di Surabaya, Kamis, 5 Oktober 2017.

Ada enam kandidat yang telah mendaftar dalam penjaringan cagub/cawagub Pilgub Jatim melalui DPD PD Jatim. Mereka adalah Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf alias Gus Ipul, Kepala Inspektorat Jatim Nurwiyatno, Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattalitti, Wakil Ketum DPP PD Nurhayati Assegaf, mantan Sekretaris Militer Kepresidenan Kombes Pol Syafiin, dan Khofifah Indar Parawansa.

(Baca: Isyarat SBY Teken Rekomendasi untuk Khofifah Menguat)

Selain enam nama itu, kata Renville, DPD PD Jatim juga telah menyerahkan tiga nama birokrat Jatim ke DPP, yaitu Kadis Perikanan Jatim Heru Tjahyono, Kadiknas Jatim Saiful Rahman, dan Dirut RS Soetomo sekaligus mantan Kadis Kesehatan Jatim Harsono.

"Semua nama-nama itu sudah kita kirim ke DPP, termasuk salah satu calon (La Nyalla M Mattalitti) yang telah menyatakan mundur juga sudah kita sampaikan ke DPP bersama bukti kliping media yang memuat pernyataannya," katanya.

Keputusan siapa yang bakal mendapat rekom sepenuhnya menjadi kewenangan DPP PD. Sebab, kata dia, DPD Demokrat Jatim cuma bertugas menjaring kandidat.

"Surat tugas itu akan diberikan kalau kandidat sudah klik dengan parpol koalisi, baru dikeluarkan rekomendasi. Tapi bisa juga yang dapat surat tugas, tidak direkom partai alias dicabut surat tugasnya. Ini pernah terjadi sebelumnya di provinsi lain, saya lupa namanya," ujarnya.


(SUR)