Gus Ipul bakal Gratiskan Pendidikan Bagi Siswa Tidak Mampu

Daviq Umar Al Faruq    •    Rabu, 02 May 2018 17:03 WIB
pilkada serentakpilkada 2018
Gus Ipul bakal Gratiskan Pendidikan Bagi Siswa Tidak Mampu
Calon Gubernur Jawa Timur, Saifullah Yusu, di Malang Raya di Convention Hall Taman Sengkaling, Malang, Rabu 2 Mei 2018.

Malang: Calon Gubernur Jawa Timur, Saifullah Yusuf mengaku bakal menggratiskan biaya pendidikan siswa jenjang SMA/SMK di Jatim. Upaya tersebut termasuk dalam programnya yakni Dik Dilan atau Pendidikan Gratis Dilanjutkan.

"Program pendidikan gratis dilanjutkan ini terutama untuk siswa yang tidak mampu," katanya saat menghadiri silaturahim dengan warga Muhammadiyah dan Aisyiyah Malang Raya di Convention Hall Taman Sengkaling, Malang, Rabu 2 Mei 2018.

Oleh karena itu, calon gubernur pasangan dari Puti Guntur Soekarno ini ingin memberikan dukungan kepada seluruh siswa tidak mampu untuk mendapatkan beasiswa dari APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

"Kita ingin wajib belajar 12 tahun sukses. Kita ingin pendidikan keterampilan sukses. Kita juga ingin anggaran pendidikan terus meningkat," beber calon gubernur dari pasangan nomor urut dua ini.

Pria yang akrab disapa Gus Ipul ini menyatakan telah mencari solusi untuk permasalahan tersebut. Program sekolah gratis tersebut diakuinya sangatlah mungkin dilakukan karena pihaknya telah mencoba melakukan perhitungan dan hasilnya cukup.

"Menggratiskan biaya siswa SMA/SMK negeri itu sangat mungkin dari anggaran APBD," ucap pria asal Pasuruan ini.

Sementara itu, untuk SMA/SMK swasta, Gus Ipul memiliki alternatif tersendiri. Sebab, diketahui ada beberapa sekolah swasta yang memang sudah cukup mapan sehingga tidak perlu digratiskan biayanya.

"Tapi kan juga ada sekolah yang masih butuh bantuan. Jadi ukurannya disini adalah siswa. Bagi siswa yang tidak mampu sekolah di swasta maka semua biayanya akan ditanggung APBD provinsi," jelasnya.

Seperti diketahui, beberapa waktu yang lalu pengelolaan SMA/SMK tak lagi menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota atau Kabupaten melainkan menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi.

"Setelah diambil propinsi, dukungan biaya dari pemerintah kabupaten/kota menjadi tidak ada. Saya harapkan kedepannya pemerintah kota/kabupaten mencontoh Wali Kota Surabaya yang terus mendorong agar biaya gratis ini dilanjutkan," pungkasnya.



(ALB)