Ekonomi Lesu, R-APBD Jatim 2017 Hanya Rp23,6 Triliun

Amaluddin    •    Senin, 03 Oct 2016 19:28 WIB
apbd
Ekonomi Lesu, R-APBD Jatim 2017 Hanya Rp23,6 Triliun
Kantor Gubernur Jawa Timur, MTVN - Amaluddin

Metrotvnews.com, Surabaya: Pemerintah Provisni Jawa Timur mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Jatim 2017 sebesar Rp23,6 triliun. Jumlah anggaran itu hanya berselisih tipis dengan APBD Jatim 2016, yakni sebesar Rp23,2 triliun.

R-APBD yang dibuat oleh Gubernur Jatim Soekarwo itu tertuang dalam draft Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD 2017 dan diserahkan ke DPRD Jatim. "Wajar kalau besarannya R-APBD 2017 hampir sama dengan APBD 2016 lalu sebesar Rp23 triliun. Karena kondisi ekonomi yang menurun," kata Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jatim, Fattah Jasin, di DPRD Jatim, Senin (3/10/2016). 

Fattah mengatakan, anggaran tahun 2017 itu diprioritaskan untuk urusan infrastruktur, kesehatan, ekonomi serta pendidikan. Termasuk juga anggaran untuk memenuhi peralihan SMA/SMK dari kabupaten/kota menjadi kewenangan Provinsi. “Untuk infrastruktur jalan yang akan kita garap di tahun 2017 adalah rehab dan perbaikan 1.400 kilometer jalan milik provinsi,” ujarnya. 

Sedangkan untuk urusan kesehatan, Pemprov Jatim mengalokasikan 10 persen atau sekitar Rp 2,3 Triliun. Dimana anggaran tersebut tersebar di Dinas Kesehatan, yakni lima RS milik provinsi serta UPT-UPT kesehatan di tengah-tengah masyarakat. "Dengan anggaran yang jumlahnya segitu, kita bisa mengurangi lebih berhemat, seperti mengurangi honor perjalanan dinas dan lain-lain," katanya.

Agar R-APBD Jatim 2017 itu tidak mengalami defisit, pemprov dan DPRD Jatim akan menghitung dengan detail. Tujuannya agar belanja dengan pendapatan seimbang. "Kalau belanjanya Rp23,6 triliun, maka pendapatan juga sama. Pendapatan itu nanti bersumber dari PAD pajak kendaraan bermotor, BBNKB dan lain-lain, dengan target sekitar Rp14 triliun. Lalu sekitar Rp11 triliun dari dana bagi hasil, cukai, pajak rokok dan lain sebagainya," urainya. 

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jatim, Achmad Iskandar, mengatakan akan segera mempelajari draft KUA PPAS yang diajukan eksekutif. Pengajuan KUAS PPAS senilai Rp23,6 triliun itu tidak serta merta akan disetujui, tapi akan dipelajari lebih dalam oleh DPRD. 

"Nanti kita cek dulu. Pengajuan itu tentu akan dibahas bersama banggar paling lambat minggu depan, lalu di breakdown di rapat Komisi bersama SKPD," tandasnya.


(RRN)