Ratusan Pedagang Pasar Turi Minta Dukungan PWNU Jatim

Syaikhul Hadi    •    Rabu, 22 Nov 2017 15:00 WIB
sengketa
Ratusan Pedagang Pasar Turi Minta Dukungan PWNU Jatim
Ratusan pedagang Pasar Turi, Surabaya,mendatangi kantor Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jatim -- MTVN/Syaikhul Hadi

Surabaya: Ratusan pedagang Pasar Turi, Surabaya, mendatangi kantor Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jatim. Mereka meminta dukungan PWNU untuk memperjuangkan hak.

"Para pedagang ini mayoritas orang NU. Jadi, kita ke sini untuk mengadu pada PWNU agar bisa membantu perjuangan hak para pedagang," kata I Wayan Titip Sulaksan, kuasa hukum pedagang Pasar Turi, Rabu, 22 November 2017.

Wayan menjelaskan bahwa pedagang lama di Pasar Turi telah dizalimi oleh Henri J Gunawan, pemilik PT Gala Bumi Perkasa (GBP) selaku pengelola Pasar Turi. Para pedagang tak kunjung mendapat hak-haknya meski sudah melunasi berbagai pembayaran yang dituntut PT GBP untuk mendapat tempat berjualan.

Menurut Wayan, pengaduan ini tak ada kaitannya dengan unsur politik. Kedatangan mereka murni urusan memperjuangkan hajat hidup pedagang.

"Kami hanya meminta tolong ke pengurus PWNU agar bisa membantu memperjuangkan hak kami di pengadilan," tegasnya.

Selain itu, Wayan juga berharap para pedagang Pasar Turi didoakan agar perjuangan mereka diberi kelancaran. "Para kiai ada di PWNU. Untuk itu, kita minta doa dari para ulama agar perjuangan kami diberikan kelancaran," lanjutnya.

Bairi, seorang pedagang di Pasar Turi, mengaku tidak pernah putus asa berjuang mendapatkan haknya. "Tidak ada kata menyerah untuk bisa menang," harapnya.

Kasus penipuan dan penggelapan yang menjerat bos PT GDP Henri J. Gunawan mencuat setelah puluhan pedagang melaporkannya ke polisi pada Januari 2015. Henri dianggap telah menggelapkan dan melakukan penipuan terhadap 3.600 pedagang Pasar Turi.

Modusnya, investor memungut biaya sertifikat hak milik atas kios pedagang. PT GDP juga menarik sejumlah pungutan dari pedagang, mulai dari iuran strata title, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Perjanjian Pengikat Jual Beli (PPJB), bunga, hingga denda yang harus dibayar para pedagang untuk mendapatkan stan di Pasar Turi.

Pada Rabu, 15 November 2017, penyidik Bareskrim Mabes Polri melimpahkan berkas perkara tahap II atas laporan pedagang Pasar Turi ke Kejaksaan Negeri Surabaya.


(NIN)