Pemprov Jatim Subsidi Angkutan Konvensional

Amaluddin    •    Selasa, 03 Oct 2017 19:34 WIB
taksi onlinetransportasi berbasis aplikasi
Pemprov Jatim Subsidi Angkutan Konvensional
Ratusan angkutan kota memenuhi ruas jalan saat unjuk rasa pengemudi angkutan kota di Jalan Pahlawan Surabaya, Jawa Timur. Foto: Antara/Didik Suhartono

Metrotvnews.com, Surabaya: Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengambil langkah terkait keputusan Mahkamah Agung (MA) mencabut 14 poin Permenhub nomor 26 Tahun 2017 yang menciptakan gesekan angkutan konvensional dan daring.  Salah satunya, memberikan subsidi bagi angkutan konvensional.

Kepala Dinas Perhubungan Jatim, Wahid Wahyudi, menyebut subsidi berlaku untuk angkutan konvensional (MPU) Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP). Subsidi ini nantinya sebesar 5 juta rupiah per kendaraan AKDP.

"Untuk uji KIR, hingga saat ini masih dilakukan proses dikarenakan prosesnya sama seperti kendaraan konvensional," ujar Wahid saat menerima sopir angkutan konvensional yang berdemonstrasi di depan Kantor Gubernur Jatim, Surabaya, Selasa 3 Oktober 2017.

Dishub Jatim juga akan memasang stiker bagi kendaraan angkutan online yang sudah terdaftar. Pemprov Jatim juga mendorong Kementerian Perhubungan (kemenhub) segera merevisi Permenhub Nomor 26/2017.

Sopir angkutan yang melakukan demo pada hari ini mengajukan permohonan yang berisi tiga hal. Pertama, meminta Gubernur Jawa Timur mendesak Menteri Perhubungan untuk segera menerbitkan atura pengganti Peraturan Menteri nomor 26/2017 pasca putusan MA nomor 37/2017.

Kedua, meminta gubernur mengambil langkah sesuai kewenangan otonomi agar kondisi Jatim tetap kondusif. "Ketiga, mengusulkan Peraturan Gubernur Jatim bulan April 2017 diberlakukan agar iklim kondusif Jatim tetap terjaga," katanya.

Mereka juga melayangkan petisi berisi dua poin. Pertama, meminta Presiden RI memberi petunjuk pada Menhub agar secepatnya menetapkan aturan jelas untuk angkutan berbasis aplikasi. Kedua, memberi petunjuk pada Menkominfo untuk mengkaji ulang aplikasi yang dimanfaatkan untuk kegiatan di bidang transportasi angkutan umum.


(SUR)