KPK Sejak Lama Intip Data Calon Walkot Malang

Daviq Umar Al Faruq    •    Rabu, 21 Mar 2018 17:48 WIB
kasus korupsiKorupsi APBD-P Malang
KPK Sejak Lama Intip Data Calon Walkot Malang
Ketua KPU Kota Malang, Zaenuddin saat ditemui awak media, Selasa 20 Maret 2018. Foto: Medcom.id/Daviq Umar Al Faruq

Malang: Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang mengaku pernah dimintai data diri pencalonan para pasangan calon (paslon) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Malang 2018 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"KPK meminta data diri pencalonan setelah para paslon selesai melakukan pendaftaran di KPU Kota Malang," kata Ketua KPU Kota Malang, Zaenuddin kepada awak media, Selasa 20 Maret 2018.

Zaenuddin tidak menjelaskan apa maksud dari KPK meminta data diri para paslon. Namun meski begitu, dia mengaku proses Pilkada Kota Malang bakal tetap berlangsung meskipun para paslon berstatus sebagai tersangka.

"Itu sudah sesuai dengan peraturan KPU tentang Pencalonan," ujarnya.

(Baca: KPK Geledah Rumah Wakil Ketua DPRD Malang)

Para paslon baru bisa diganti jika sudah ada ketetapan hukum atau inkracht dari Mahkamah Agung (MA). Sebab, KPU sendiri hanya bertugas sebagai penyelenggara pemilihan umum dan tidak dapat melakukan tindakan hukum.

"Tiga bulan lagi sudah pemilihan. Padahal banding biasa saja bisa memakan waktu lebih dari lima bulan. Kecuali ada keputusan dari MA yang inkracht berati sudah tidak ada banding lagi," tutupnya.

Sebelumnya diberitakan, KPK telah menggeledah rumah milik dua Calon Wali Kota Malang 2018 terkait dugaan kasus suap pengesahan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2015, Selasa 20 Maret 2018. Calon wali kota tersebut adalah Moch Anton dan Ya'qud Ananda Gudban.

Pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang 2018, Moch. Anton bersama Syamsul Mahmud diusung PKB, Gerindra, dan PKS. Sedangkan Nanda bersama Ahmad Wanedi menjadi jagoan PDIP, PPP, PAN, Hanura, dan NasDem. Kasus ini bergulir saat Anton masih menjabat sebagai Wali Kota Malang dan Nanda adalah anggota DPRD Kota Malang.

(Baca: KPK Warning Pihak yang Terkait Suap APBD Kota Malang)


(SUR)