Kabid Cipta Karya Dinas Perumahan Kota Batu Jadi Tersangka

Syaikhul Hadi    •    Senin, 02 Oct 2017 16:56 WIB
pungli
Kabid Cipta Karya Dinas Perumahan Kota Batu Jadi Tersangka
Barang bukti yang disita Polda Jatim

Metrotvnews.com, Surabaya: Polda Jatim menetapkan Kepala Bidang Cipta Karya pegawai Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan Kota Batu, Jawa Timur NW alias Yayan atau Yeyen sebagai tersangka. NW diduga menerima uang dari penyedia jasa dalam proyek Pembangunan Gelangang Olahraga, Kompleks Stadion Brantas tahun 2016 senilai Rp28 miliar lebih.

Kapolda Jawa Timur, Irjen Machfud Arifin mengatakan, NW tertangkap tangan di kawasan Jalan Dirgantara V Kedungkandang, Kota Malang, Kamis 24 Agustus lalu saat menerima uang dari penyedia jasa dalam proyek Pembangunan GOR.

"Dalam proyek itu, tersangka merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)," kata Machfud, Senin, 2 Oktober 2017.

Tak hanya pembangunan GOR, saat itu yang bersangkutan juga menjabat PPK dalam pembangunan Guest House Mahasiswa Batu di Kota Malang tahun anggaran 2016 dengan nilai kontrak Rp3 miliar lebih.

"Jadi, tersangka meminta dan menerima sejumlah uang secara berulang-ulang kepada penyedia jasa di luar ketentuan yang berhubungan dengan jabatannya," terang Machfud.

Ada beberapa saksi yang sudah dilakukan pemeriksaan. Di antaranya, Bripda IW, Bripda LKS, DS, AHM, dan AFF. Sedangkan barang bukti yang disita kepolisian, yakni uang tunai senilai Rp25 juta, satu unit mobil Grand Livina Nopol N 1707 BS, tiga buah ponsel.

Polisi juga menyita dana operasional yang dikeluarkan oleh PT. Gunadharma Anugerahjaya ke Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batu, Setoran Bank Jatim dari PT. Gunadharma Anugerahjaya ke NW, print out via transfer BCA dari NW ke DS, dan satu bendel print out what's app milik NW.

"Kasus ini akan terus kami kembangkan sejauh mana aliran dana tersebut mengalir. Mudah-mudahan ada tersangka selanjutnya," tandasnya.

Akibat perbuatannya, tersangka dikenakan pasal 11 dan atau pasal 12 huruf e UURI nomor 31 tahun 1999 yang diubah dengan UURI Nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. 


(ALB)