Soekarwo Minta Pembayaran Retribusi ke Pihak Ketiga Diubah

Amaluddin    •    Jumat, 04 Nov 2016 09:45 WIB
pungli
Soekarwo Minta Pembayaran Retribusi ke Pihak Ketiga Diubah
Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengukuhkan Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Pemberantasan Pungutan Liar (Pungli) Jatim di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Kamis, 3 November 2016. (Foto: MTVN/Amaludin)

Metrotvnews.com, Surabaya: Kasus Direktur Operasional Pelindo III yang tertangkap tangan melakukan pungutan liar (pungli) di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, berkedok perusahaan swasta menjadi pelajaran berharga bagi Pemprov Jawa Timur.

Gubernur Jatim Soekarwo pun menginstruksikan kepada semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemprov Jatim tidak lagi menggunakan pihak ketiga dalam penarikan retribusi daerah.

"Pembayaran retribusi bekerja sama dengan pihak swasta itu rawan terjadi pungli. Kalau pola seperti itu ada di lingkungan Pemprov Jatim ditutup saja, biar diurus pemerintah sendiri," kata Soekarwo usai Pengukuhan Satgas Penegakan dan Pemberantasan Pungli Jatim, di Gedung Grahadi Surabaya, Kamis (3/11/2016).

Baca juga: Satgas Pungli Bareskrim Sita Rp15 M dari Pungli Pelabuhan Tanjung Perak

Pria yang karib disapa Pakde Karwo itu meminta agar kebijakan penarikan retribusi menggunakan pihak ketiga segera ditarik. Hal itu untuk meningkatkan kepercayaan publik kepada pemerintah.

"Memang sesuai Undang-undang penarikan retribusi dibolehkan menggunakan pihak ketiga, kecuali pajak. Tapi kalau sekarang masih ada, sebaiknya ditangani langsung pemerintah," jelasnya.

Dia menambahkan, Satgas Pencegahan dan Pemberantasan Pungli yang telah dibentuk memiliki kewenangan untuk mengkaju ulang kerja sama dengan pihak ketiga untuk penarikan retribusi.

“Saya minta Ketua Harian Satgas Anti Pungli segera mengecek cara pembayaran retribusi seperti ini,” pungkasnya.

 


(MEL)