Program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap Merugikan Desa

Rahmatullah    •    Rabu, 18 Apr 2018 16:15 WIB
reforma agraria
Program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap Merugikan Desa
Ilustrasi sertifikat tanah. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak

Sumenep: Realisasi program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) dinilai tidak akan maksimal di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Kepala Desa (Kades) di kabupaten paling timur Pulau Madura ini menganggap biayanya tidak realistis atau tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan, sehingga merugikan desa.

Sesuai Surat Keputusan (SK) tiga Menteri, pemohon hanya dibebankan biaya sebesar Rp150 ribu. Anggaran tersebut salah satunya untuk pembelian materai, pengadaan patok dan pengurusan administrasi yang lain.

Padahal, saat proses pembuatan sertifikat tanah, biaya tersebut tidak cukup. Imbasnya, tahun ini kades se-Sumenep tidak mau dengan program yang dulu dikenal dengan Proyek Operasional Nasional Agraria (Prona).

"Seluruh Desa sepakat tidak akan ikut tahun sekarang," kata Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kabupaten Sumenep Imam Idhafi Rabu, 18 April 2018.

Jumlah Desa/Kelurahan di Kabupaten Sumenep sebanyak 334 yang menyebar di 27 Kecamatan, baik di daratan dan kepulauan.

Idhafi mengatakan biaya tersebut tidak cukup. Desa pun harus menombok kekurangan biaya tersebut. Konsumsi petugas ketika proses pengajuan penerbitan sertifikat tanah masih ditanggung desa. Dan ketika ada tamu, kata Idhafi, pasti ada suguhan yang diberikan kepada tamu tersebut.

Kades Parsanga, Kecamatan Kota, itu mengusulkan program tersebut difokuskan di satu desa atau kecamatan saja. Bukan diberikan untuk semua desa.

Jika tetap seperti tahun-tahun sebelumnya, dia yakin proses penyertifikatan tanah tidak tuntas. Apalagi kepemilikan tanah bisa berpindah-pindah tangan.

"Jika tahun ini di Kecamatan Pragaan, jadi tahun depan pindah lagi ke Kecamatan lain. Bukan semua desa dapat jatah, misalkan 50 (paket) setiap tahun," ungkap dia.


(SUR)