Dana Miliaran Rupiah untuk ASN Jombang dan Malang

Nurul Hidayat, Daviq Umar Al Faruq    •    Senin, 04 Jun 2018 15:44 WIB
tunjangan hari raya
Dana Miliaran Rupiah untuk ASN Jombang dan Malang
Ilustrasi uang, Medcom.id - M Rizal

Jombang: Pemerintah Kabupaten Jombang, Jawa Timur, menyediakan lebih Rp41 miliar untuk pemberian tunjangan hari raya (THR) di kabupaten tersebut. Dana tersebut untuk THR aparatur sipil negara (ASN) dan beberapa pejabat struktural.

"Dana itu untuk THR 9.000 pegawai di Pemkab Jombang," kata Penjabat Sementara (Pj) Bupati Jombang Setiajit di pendopo Kabupaten Jombang, Senin, 4 Mei 2018.

Dana berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD). Setiajit mengatakan besaran THR yaitu sama dengan nilai gaji terakhir.

"Untuk pejabat struktural ada beberapa tunjangan juga," imbuhnya.

Lain lagi dengan Pemkot Malang. Pencairan THR dilakukan dalam pekan ini dengan nilai total Rp29,6 miliar.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Malang, Sapto Prapto Santoso mengatakan THR tersebut bakal diberikan kepada sekitar 7.328 ASN aktif Pemkot Malang.

“Pencairannya masih belum tahu tanggal pastinya, karena kita masih proses pengajuan ke Pemkot. Kemungkinan cairnya antara tanggal 6 atau 7 Juni ini,” kata Sapto di Kota Malang.

Selain ASN Pemkot Malang, THR juga akan diberikan kepada pimpinan serta anggota DPRD Kota Malang.

Besaran anggaran yang sama juga dialokasikan untuk gaji ke-13 yakni sebesar Rp29,65 miliar. Gaji tersebut rencananya dibayarkan pada Juli mendatang. 

Nominal THR dan gaji ke-13 ini dialokasikan sama karena memiliki komponen yang serupa. Mulai dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan umum, dan tunjangan kinerja.

Sedangkan untuk pimpinan dan anggota DPRD, komponen gajinya adalah gaji pokok/uang representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan. 

"Untuk kebutuhan pembayaran THR dan gaji ke-13 ini anggaran total mencapai Rp59,3 miliar," ucapnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Malang, Wasto mengatakan dana THR yang diambil dari APBD 2018 tersebut mengalami kenaikan. Sebab, tahun lalu dana yang dialokasikan sebesar Rp26,3 miliar.

”Itu karena tahun lalu THR tanpa tunjangan jabatan. Kenaikan THR tahun ini juga disesuaikan dengan tunjangan eselon,” bebernya.

Wasto menambahkan para pensiunan juga menerima THR tahun ini. Namun, anggaran THR mereka tidak termasuk dari Rp 29,6 miliar tersebut.

"Pensiunan tidak diambilkan dana dari BPKAD Pemkot Malang, tapi diambilkan dari dana pusat," pungkasnya.

Alokasi THR ini pun tidak mengganggu APBD karena telah masuk perhitungan pemerintah pusat terkait Dana Alokasi Umum (DAU) ke daerah. Sedangkan, Pemkot Malang juga tidak bisa memberikan THR kepada tenaga honorer karena tidak ada dasar hukumnya.





(RRN)