Asal tak Ditutup, Warga Siap Standarisasi Keamanan Perahu Tambang

Amaluddin    •    Kamis, 20 Apr 2017 17:57 WIB
Asal tak Ditutup, Warga Siap Standarisasi Keamanan Perahu Tambang
Wagub Jatim dan beberapa pejabat menggunakan perahu tambang di Balongbendo, Sidoarjo, Ant - M Risyal Hidayat

Metrotvnews.com, Surabaya: Keinginan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur mengalihkan penyebrangan sungai dari perahu tambang ke jembatan menuai protes. Pasalnya, sejumlah warga meolak jika penyebrangan perahu tambang dialihkan ke jembatan.

"Kalau saya enggak setuju. Karena sama halnya pemerintah mencekik warga, karena pendapatan warga dari perahu tambang itu," kata Didik Purnomo, salah satu operator perahu tambang di kawasan Wringinanom, Kabupaten Gresik, Rabu, 19 April 2017.

Bapak dua anak itu pasrah jika pemerintah benar-benar menyetop operasi perahu tambang, dengan membangun jembatan. Didik bingung harus bekerja apa untuk menafkahi keluarganya. "Ya kalau itu kebijakan pemerintah, mau gimana lagi. Yang jelas kami pasti bingung cari kerja apa untuk cari nafkah," ujarnya.

Sudarman, salah satu petugas operator perahu tambang lainnya menolak jika pemerintah menutup operasi perahu tambang, sebagai penyebrangan warga setempat. Sebab, kata dia, penyebrangan perahu tambang itu merupakan transportasi tradisional.

"Perahu tambang ini ada sudah puluhan tahun, kok pemerintah sekarang ingin menganti dengan jembatan. Terus gimana nasib warga yang pendapatannya hasil menarik perahu tambang, pikirkan juga dong," kata Darman dengan nada geram.

Karena itu, Darman dan Didik berharap pemerintah tetap mengizinkan perahu tambang sebagai alat penyebrangan di sungai. Ia mengaku siap memenuhi standarisasi keamanan demi kenyamanan dan keselamatan penumpang. "Saya siap memenuhi standar keamanan perahu, asal jangan sampai ditutup. Kita yang dibawah yang nantinya bakal susah," katanya.

Sebelumnya, Wakil Gubernur Jatim, Saifullah Yusuf, meminta para pemilik perahu tambang untuk siap-siap sejak dini mencari usaha baru. Sebab, Pemprov mengusulka ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR)‎ untuk membangun jembatan salah satunya di Kali Surabaya.

"Pembangunan jembatan ini membutuhkan waktu lama. Makanya saat ini bisa dimulai usaha baru, biar saat perahu tambang dilarang sudah punya usaha atau pekerjaan," kata Gus Ipul, sapaan akrabnya.
(ALB)