Suap dan Gratifikasi Bupati Malang

KPK Sita Dokumen dan Geledah Rumah Pejabat

Daviq Umar Al Faruq    •    Senin, 26 Nov 2018 21:49 WIB
kasus korupsi
KPK Sita Dokumen dan Geledah Rumah Pejabat
Willem Petrus Salamena usai menjalani pemeriksaan KPK di Polres Malang Kota. Medcom.id/Daviq Umar Al Faruq

Malang: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan agenda pemeriksaan saksi terkait kasus suap penyediaan sarana penunjang peningkatan mutu pedidikan pada Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang. Pemeriksaan digelar di Mapolres Malang Kota, Senin 23 November 2018.

Selain melakukan pemeriksaan saksi, KPK juga memeriksa sejumlah dokumen. Lembaga antirasuah juga menggeladah salah satu rumah pejabat di Malang yang ikut diperiksa hari ini.

Salah satu saksi yang diperiksa, Willem Petrus Salamena, mengaku penyidik KPK meminta seluruh data pengadaan barang dan jasa pada Dana Alokasi Khusus (DAK) pendidikan Kabupaten Malang. Data yang diminta sejak tahun 2010 hingga 2018.

"Seperti surat perintah kerja dan lain-lain. Mekanismenya sudah kami tempuh dengan baik. Hanya saja penyalahgunaanya saya yang nggak ngerti. Nilainya juga enggak tahu, saya hanya juru bayar. Proses pembayaran sudah sesuai aturan SOP," katanya usai diperiksa.

Pria yang juga Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Malang ini menambahkan dirinya juga ditanyai soal hubungannya dengan dua tersangka yang dijerat KPK sebelumnya. Yakni Ali Murtopo (AM) dan Eryk Armando Talla (EAT).

"Tadi ada sembilan pertanyaan. Pertanyaannya beda dengan pemeriksaan yang sebelumnya. Ditanyai kenal apa tidak sama Ali dan Eryk. Saya nggak kenal sehingga saya jelaskan saya nggak kenal orang tersebut. Taunya waktu kenal jaman Eryk main jeep itu tahun 2013," bebernya.

Baca: KPK Tahan Bupati Malang

Mantan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Malang ini menambahkan, sejumlah pejabat yang diperiksa KPK yakni Kepala Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah Kabupaten Malang, Henry MB Tanjung dan Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Kabupaten Malang Ricky Meinardhy.

"Itu tadi dia (Ricky Meinardhy) langsung digeledah rumahnya," pungkasnya.

Pemeriksaan ini merupakan agenda lanjutan KPK dalam menyelidiki kasus suap dan gratifikasi di Kabupaten Malang. Sebelumnya lembaga anti rasuah itu telah memeriksa 47 saksi di Mapolres Malang pada Oktober 2018 lalu.

KPK menetapkan Bupati Malang Rendra Kresna (RK) sebagai tersangka pada Kamis 11 Oktober 2018. Orang nomor satu di Kabupaten Malang ini ditetapkan sebagai tersangka kasus gratifikasi dan suap penyediaan sarana penunjang peningkatan mutu pedidikan pada Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang.

KPK juga menetapkan pihak swasta Ali Murtopo (AM) sebagai tersangka. Tersangka Rendra diduga menerima suap dari tersangka Ali sekitar Rp3,45 miliar terkait proyek di Dinas Pendidikan Pemkab Malang sejak 2010 hingga 2013. Terutama proyek pengadaan buku dan alat peraga pendidikan tingkat SD dan SMP.

Sedangkan, pada kasus penerimaan gratifikasi, KPK menetapkan Rendra sebagai tersangka bersama pihak swasta lain, Eryk Armando Talla (EAT). Rendra dan Eryk diduga menyalahgunakan wewenang dan jabatan untuk menerima gratifikasi yang dianggap suap karena berhubungan dengan jabatannya setidak-tidaknya sampai saat ini sekitar Rp3,55 miliar.

Baca: KPK Menyelisik Asal Usul Harta Bupati Malang


(SUR)