Jatim Paling Banyak Pelanggaran Pemilu

Media Indonesia    •    Selasa, 11 Dec 2018 09:29 WIB
pilegpilpres 2019pemilu serentak 2019
Jatim Paling Banyak Pelanggaran Pemilu
ilustrasi Medcom.id

Jakarta: Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) masih terus menerima laporan ataupun temuan dugaan pelanggaran Pemilu 2019. Sejauh ini Bawaslu tengah menangani 1.247 kasus dugaan pelanggaran.

Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo saat Rapat Koordinasi Nasional Badan Pengawas Pemilu mengatakan dari 1.247 kasus yang tengah ditangani Bawaslu, 331 di antaranya bersumber dari laporan. Ada 916 lainnya bersumber dari temuan Bawaslu.

"Ini menunjukan kerja-kerja pengawasan Bawaslu di lapangan aktif dan terus kami lakukan," tutur Ratna.

Jika diklasifikasi berdasarkan wilayah, dari 331 laporan, Jawa Timur menjadi provinsi yang paling banyak menyumbang laporan dengan jumlah mencapai 57 laporan.

Kemudian disusul Provinsi Aceh dengan 35 laporan, Provinsi Sulawesi Utara dengan 24 laporan, Provinsi Banten dengan 20 laporan, dan Sumatra Barat dengan 19 laporan.

Ratna mengatakan, dari 1.247 kasus tersebut, 53% atau sekitar 648 di antaranya merupakan pelanggaran administrasi, 7% atau sekitar 90 kasus merupakan pelanggaran pidana pemilu, 7% atau 84 kasus merupakan pelanggaran kode etik, 10% atau 125 kasus merupakan pelanggaran hukum lainnya, serta 5% atau 64 kasus masih dalam proses penanganan.

"Memang di antara kasus dugaan pelanggaran itu, setelah kami periksa, ternyata ada yang bukan merupakan pelanggaran sebanyak 18% atau sebanyak 225 kasus."

Saat ini Bawaslu belum membentuk petugas pengawas tempat pemungutan suara (TPS). Pengawas TPS baru akan dibentuk jelang pemungutan suara Pemilu 2019.

"Memang pengawas TPS ini dibentuk 23 hari sebelum pemungutan," kata Ketua Bawaslu Abhan.

Abhan mengatakan tujuan dibentuknya pengawas TPS 23 hari jelang pemungutan suara untuk menghemat anggaran. Hal itu juga dimaksudkan agar pengawas TPS bisa bekerja lebih optimal.

Nantinya masa kerja pengawas TPS ditetapkan selama satu bulan, mulai 23 hari jelang pemungutan suara hingga satu minggu setelah pemungutan suara. Pengawas TPS baru pertama kali dibentuk pada Pemilu 2019.

"Pengawas TPS ini semoga dapat mengoptimalkan pengawasan pemilu kita," kata Abhan.

Seperti badminton

Wakil Presiden Jusuf Kalla menyebut situasi politik jelang Pemilu Serentak 2019 serupa dengan permainan badminton. Saling lempar kritik terjadi antarsesama pemain.

"Saat ini banyak sekali ribut di media, saling cerca macam-macam. Saling kritik. Karena politik itu, kalau musimnya pemilu seperti badminton," kata Kalla.

JK pun memaklumi situasi politik yang menghangat jelang kontestasi lima tahunan. Namun, dia meminta peserta pemilu lebih berhati-hati ketika menyerang lawan.

Kalla mengatakan, dalam permainan badminton, jika serangan atau smes tersangkut net atau keluar garis, poin akan diberikan kepada lawan. Kalla meminta peserta pemilu bisa belajar dari permainan badminton tersebut.

"Kalau mau ngomong yang benar, kalau isunya salah, itu langsung dikritik habis-habisan, dan itu poin ke lawan. Bisa jadi (lawan) yang menang," kata Kalla. 


(ALB)