Bertemu Soekarwo, Sopir Angkutan Umum Minta 3 Hal

Amaluddin    •    Selasa, 21 Mar 2017 03:09 WIB
ojek online
Bertemu Soekarwo, Sopir Angkutan Umum Minta 3 Hal
Pertemuan antara sopir angkutan umum, angkutan online, dengan Gubernur Jawa Timur, di Gedung Grahadi, Surabaya. (MTVN/Amal)

Metrotvnews.com, Surabaya: Pengurus Organisasi Pengusaha Angkutan Darat (Organda) beserta sopir angkutan umum, angkutan online, dan Serikat Pekerja Transportasi Indonesia berdialog dengan Gubernur Jawa Timur Soekarwo di Gedung Negara Grahadi, Jalan Gubernur Suryo, Surabaya, Senin, 20 Maret 2017 malam. Para sopir angkutan umum meminta keadilan kepada Soekarwo terkait maraknya angkutan umum berbasis online.

Pertemuan dimulai sekira pukul 19.30 WIB. Dalam pertemuan itu, Gubernur Jawa Timur Soekarwo memberi kesempatan kepada tamu undangan untuk menyampaikan aspirasi. Pembina Komunitas Angkutan Kota Surabaya (KAKS), Edi Hasibuan, mengatakan ada tiga poin penting yang ingin disampaikan di hadapan gubernur dan jajarannya.

"Pertama, saya ingin memastikan, meminta kepada gubernur untuk memberi tanda atau ciri khusus kendaraan online. Bila perlu menggunakan plat warna kuning, sama seperti angkutan umum pada umumnya," kata Edi, Senin 20 Maret 2017. 

Kedua, ia meminta Soekarwo memberi kepastian kuota jumlah angkutan konvensional (online) di Surabaya. "Sebab, selama ini mereka (angutan online) bekerja seperti siluman. Ini yang membuat hancur pendapatan para sopir angkutan umum yang ada," kata dia. 

Ketiga, ia meminta Soekarwo memberikan kepastian mengenai tarif angkutan online. Sebab, kata Edi, murahnya tarif angkutan online merusak tarif angkutan konvensional yang telah ditentukan oleh pemerintah.

"Soal tarif ini harus ada kepastian. Kalau tarif mereka jauh di bawah kami, ini sama halnya memainkan kami. Paling tidak tarifnya tidak lebih atau tidak jauh dari tarif angkutan umum yang sudah ada saat ini," tandas dia.

Menanggapi hal tersebut, Soekarwo mengaku akan menyampaikan usulan tersebut kepada pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Sebab, kata Pakde Karwo, sapaan akrabnya, regulasi terkait angkutan online masih belum ada.

"Apa yang tadi disampaikan Pak Edi Hasibun ada tiga poin, Pertama soal ciri khusus, nanti pasti kami bedakan. Kedua soal kuota, tentu harus ada. Lalu soal tarif, pasti akan kami tentukan. Semua itu pasti akan kita rumuskan," jelas Pakde Karwo.

Dalam perumusan itu nanti, Pakde Karwo berharap ada perwakilan dari angkutan umum, angkutan konvensional, dan pihak-pihak terkait. "Yang jelas, soal kendaraan online ini akan kami sampaikan ke pemerintah pusat. Keputusannya ada pada pemerintah pusat. Akan kami musyawarahkan, karena tidak ada masalah yang tidak bisa dipecahkan bersama," pungkas dia. 


(REN)