Beredar Surat Larangan Trayek 2 Desember, Pemkot Surabaya: Hoax

Amaluddin    •    Sabtu, 26 Nov 2016 13:45 WIB
unjuk rasa
Beredar Surat Larangan Trayek 2 Desember, Pemkot Surabaya: <i>Hoax</i>
Aksi unjuk rasa 4 November lalu di Jakarta. Foto: MI/Ramdani

Metrotvnews.com, Surabaya: Beredar luas surat larangan pemberian izin menggunakan trayek dari Kota Surabaya, Jawa Timur, untuk ke Jakarta, pada 2 Desember nanti. 

Surat bernomor B/225/XI/2016/Lantas perihal 'Penertiban rekomendasi Izin Trayek Sementara' tersebut dikeluarkan Kapolrestabes Surabaya Adewira Negara Siregar, ditujukan ke Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.

Menanggapi itu, Kabag Humas Kota Surabaya, M. Fikser, mengatakan Pemkot Surabaya belum menerima surat tersebut. Padahal, surat itu tertanggal 25 November 2016.

"Kami sudah ngecek surat itu, sudah kami lacak ke pegawai dan ke e-Surat di Pemkot, juga belum ada surat itu. Bahkan sampai saat ini kami belum menerimanya," kata Fikser, dikonfirmasi, Sabtu (26/11/2016).

Meski demikian, lanjut Fikser, Pemkot Surabaya tidak punya kewenangan melarang izin trayek di lingkungan Pemkot Surabaya untuk digunakan ke Jakarta. Sebab, trayek di Surabaya lingkupnya hanya beroperasi di dalam kota, bukan antarprovinsi.

"Kewenangan itu ada di Dinas Perhubungan (Dishub) Jatim, bukan Pemkot Surabaya," kata dia.


Surat larangan trayek yang dianggap hoax oleh Pemkot Surabaya

Karena itu, Fikser menyayangkan beredarnya surat tersebut yang ditujukan kepada Wali Kota Surabaya. Sebab, kata dia, semua izin trayek antarkota antarprovinsi (AKAP) kewenangannya berada di Gubernur Jatim. "Sepertinya surat yang beredar itu tidak benar alias hoax," kata dia.

Surat berlogo Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya (Polrestabes) beredar luas di media sosial, Jumat 25 November. Surat itu berisi rekomendasi kepada Wali Kota Surabaya agar tidak memberikan izin trayek sementara bagi kendaraan angkutan umum/bus yang akan digunakan untuk mengangkut massa peserta unjuk rasa ke Jakarta, 2 Desember.


(UWA)