Pemerintah Didesak Usut Ambruknya Jembatan Babat-Widang

Pelangi Karismakristi    •    Kamis, 19 Apr 2018 12:40 WIB
berita dpr
Pemerintah Didesak Usut Ambruknya Jembatan Babat-Widang
Anggota Komisi V DPR Neng Eem Marhamah Zulfa. Foto: Dok. DPR

Jakarta: Anggota Komisi V DPR Neng Eem Marhamah Zulfa menyampaikan keprihatinan atas ambruknya Jembatan Babat-Widang yang menghubungkan Kabupaten Lamongan dan Tuban, Jawa Timur, Selasa, 17 April 2018. Dia meminta pemerintah mengusut tuntas insiden tersebut.

"Pemerintah harus mengusut tuntas dan mengumumkan hasil investigasinya ke publik secara terbuka dan transparan. Hal ini penting dilakukan untuk meredam keresahan masyarakat selaku pengguna jalan yang dikelola pemerintah, apalagi status jalan tersebut adalah jalan nasional," ucap Neng Eem melalui siaran pers, Kamis, 19 April 2018.

Perbaikan jalan nasional yang berada di seluruh wilayah Indonesia menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, dalam hal ini Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 631/KPTS/M/2009 Tahun 2009 tentang Penetapan Ruas-ruas Jalan Menurut Statusnya sebagai Jalan Nasional.

"Kewenangan dan tanggung jawab penyelenggara jalan juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Pasal 24 ayat 1 UU tersebut, menyatakan bahwa penyelenggara jalan wajib segera dan patut untuk memperbaiki jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Sedangkan Pasal 24 ayat 2 menyebutkan, dalam hal belum dapat dilakukan perbaikan jalan maka penyelenggara jalan wajib memberi tanda atau rambu pada jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas," kata politikus PKB itu.

Dirinya juga mempertanyakan laporan dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VIII Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR yang menyebut bahwa jembatan tersebut pernah mengalami kerusakan pada titik yang sama dengan lokasi kejadian ambruknya jembatan beberapa hari yang lalu. Padahal pernah terjadi kerusakan pada akhir Oktober 2017 dan dilakukan perbaikan hingga November 2017. 

"Hal ini mengindikasikan bahwa kondisi jembatan tersebut seharusnya berada dalam pengawasan yang ketat karena kondisinya yang mengkhawatirkan dan rawan untuk dilalui masyarakat sejak kerusakan Oktober 2017 lalu tersebut. Lantas, mengapa perbaikan yang dilakukan hanya bertahan hingga bulan April ini? Apakah Kementerian PUPR tidak memiliki teknologi yang mampu mendeteksi kekuatan dan daya tahan jembatan?" kata Neng Eem.

Jembatan Babat-Widang atau yang dikenal dengan Jembatan Cincin Lama merupakan jembatan rangka baja Callender Hamilton dengan panjang total 260 meter yang melintas di atas sungai Bengawan Solo. Jembatan tersebut terletak di Km SBY 72+240 ruas jalan nasional dan termasuk dalam jaringan jalan lintas utara Provinsi Jawa Timur yang menghubungkan Kabupaten Tuban dan Kabupaten Lamongan.

Jembatan terdiri atas lima bentang dan memiliki lebar 7 meter, tidak termasuk trotoar di kiri dan kanan jembatan. Sementara, bangunan bawah menggunakan pondasi tiang pancang beton.



(ROS)