Kepala BKN Enggan Turunkan Passing Grade Tes CPNS

Daviq Umar Al Faruq    •    Jumat, 16 Nov 2018 17:15 WIB
seleksi cpns
Kepala BKN Enggan Turunkan Passing Grade Tes CPNS
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria Wibisana di SMKN 2 Kota Malang, Jawa Timur, Jumat, 16 November 2018. Medcom.id/ Daviq Umar Al Faruq.

Malang: Passing grade dalam tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dinilai terlalu tinggi oleh sejumlah CPNS. Namun Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria Wibisana mengatakan nilai passing grade telah disesuaikan sesuai aturan. 

Bima bersikukuh tidak akan menurunkan nilai passing grade karena ingin PNS yang lolos memiliki kompetensi tinggi.

"Kenapa begitu, karena Indonesia 10-20 tahun lagi itu sudah akan sangat berbeda dengan sekarang. Sudah industri 4.0, sudah digital ekonomi dan lain-lain. Jadi kami harus cari PNS yang bisa melaksakanan beban dan tanggung jawab itu," kata Bima di SMKN 2 Kota Malang, Jawa Timur, Jumat, 16 November 2018. 

Bima menjelaskan soal-soal yang diujikan saat tes CPNS telah dibuat sedemikan rupa. Sehingga soal-soal tersebut mencerminkan tugas dan tanggung jawab PNS kedepannya.

"Anak-anak yang ujian sekarang ini lah yang akan memimpin Indonesia. Kalau mereka rekrutmennya asal-asalan, tingkat kompetensinya rendah, kira-kira Indonesia 30 tahun lagi akan jadi seperti apa. Jadi itu tidak bisa ditawar, karena itu untuk masyarakat juga," ungkap Bima.

Bima menampik rendahnya tingkat kelulusan peserta tes CPNS akibat nilai passing grade yang tinggi. Sebab angka kelulusan di kementerian lembaga diakuinya lebih dari 20 persen.

"Kelulusan di kementerian lembaga, ini tinggi, 20 sekian persen. Tahun lalu juga seperti. Jadi dari sisi soal sebetulnya tidak ada masalah dengan soal. Tapi begitu diterapkan di daerah, itu provinsi atau kabupaten kota, yang lulus jeblok," jelas Bima.

Bima menambahkan dari pantauan BKN tingkat kelulusan untuk wilayah Indonesia Barat hanya sebesar 3 persen. Sedangkan wilayah Tengah sejumlah 2,75 persen dan wilayah Timur hanya 1,75 persen.

"Ini ada beda yang sangat signifikan, gap antara yang lulus di pemerintah pusat dengan daerah. Ini kan bukan salah tesnya kan, ini salah inputnya istilahnya," pungkas Bima.


(DEN)