Lima Dugaan Korupsi Ditemukan di Kabupaten Malang

Daviq Umar Al Faruq    •    Selasa, 09 Oct 2018 19:19 WIB
kasus korupsi
Lima Dugaan Korupsi Ditemukan di Kabupaten Malang
Divisi Korupsi Politik MCW, Afif Mukhlishin (kanan) saat konferensi pers di Wisma Kalimetro, Kota Malang, Jawa Timur, Medcom.id - Daviq

Malang: Malang Corruption Watch (MCW) menemukan lima kasus dugaan korupsi yang terjadi di Kabupaten Malang. Kelima kasus tersebut dirilis MCW di Wisma Kalimetro, Kota Malang, Jawa Timur, Selasa 9 Oktober 2018.

Divisi Korupsi Politik MCW Afif Mukhlishin mengatakan kedatangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bak angin segar. Sebab, ujar Afif, penegakan hukum terhadap kasus korupsi di Kabupaten Malang terbilang minim.

"Publik berharap KPK dapat membuka tabir korupsi yang selama ini ditutupi oleh oknum pejabat di Kabupaten Malang. Sehingga akan semakin jelas dan terbukti bahwa selama ini Kabupaten Malang sedang tidak baik-baik saja," kata Afif di Malang, Selasa, 9 Oktober 2018.

Afif mengaku MCW tak begitu kaget saat mendengar kabar penggeledahan KPK di sejumlah kantor di Kabupaten Malang. Sebab MCW sebelumnya telah menemukan sejumlah kasus dugaan korupsi di Kabupaten Malang.

"Hal tersebut didasarkan dari hasil monitoring dan advokasi sejumlah dugaan korupsi yang telah terjadi dari tahun ke tahun," ujarnya. 

Baca: Rendra Mundur dari Ketua DPW NasDem Jatim Tanpa Intervensi

Kelima kasus dugaan yang di Kabupaten Malang menurut MCW, antara lain dugaan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa, Korupsi Dana Kapitasi, Korupsi Sumber Daya Alam, Korupsi Pengelolaan Aset, dan Korupsi Penggunaan Dana alokasi Khusus (DAK).

Khusus DAK, Afif mengungkapkan dari lima bidang yang mendapatkan DAK, bidang pendidikan menjadi bidang dengan realisasi DAK terbesar, disusul bidang kesehatan, bidang pertanian, bidang infrastruktur jalan/jembatan dan bidang infrastruktur Irigasi.

"Dugaan penyelewengan anggaran DAK terjadi di beberapa bidang, terutama terkait proses pengadaan barang dan jasanya. Misalnya, DAK pendidikan terkait dengan pengadaan barang dan jasa,  pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana sekolah," ungkapnya.

Berdasarkan catatan-catatan tersebut, MCW mendesak KPK untuk segera menetapkan tersangka terhadap dugaan korupsi yang terjadi di Kabupaten Malang. KPK juga dituntut mendalami dugaan korupsi, termasuk mencari aktor intelektual dibalik korupsi yang terjadi di Kabupaten Malang.

"MCW dan Warga Kabupaten terus mendukung upaya KPK dalam melakukan pemberantasan Korupsi di Kabupaten Malang. Kami juga mendesak Kepolisian dan Kejaksaan meningkatan kinerjanya dalam melakukan pemberantasan Korupsi di Kabupaten Malang," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Bupati Malang, Rendra Kresna mengaku telah ditetapkan tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) pendidikan tahun anggaran 2011. Dia disangkakan menerima gratifikasi dari pemborong atau rekanan dalam dalam kasus tersebut.

Penyidik KPK pun telah menggeledah rumah dinas Bupati Malang, Rendra Kresna di area Pendopo Agung Kabupaten Malang, Jalan KH Agus Salim, Kota Malang, Jawa Timur, Senin 8 Oktober 2018 malam. Selain itu, KPK juga menggeledah rumah pribadi Rendra di Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang.



(RRN)