Bulan Ini, Panitia Persiapan Pembentukan Provinsi Madura bakal Temui Presiden

Amaluddin    •    Selasa, 04 Oct 2016 12:41 WIB
madura mau jadi provinsi
Bulan Ini, Panitia Persiapan Pembentukan Provinsi Madura bakal Temui Presiden
Spanduk Selamat Datang di Provinsi Madura bertebaran saat deklarasi pembentukan Provinsi Madura pada November 2015, dok: MTVN

Metrotvnews.com, Surabaya: Sekelompok orang kembali menyuarakan pembentukan Provinsi Madura. Mereka bahkan berniat menemui Presiden Joko Widodo untuk menyuarakan keinginan tersebut.

Hingga Selasa 4 Oktober, Panitia Persiapan Pembentukan Provinsi Madura (P4M) menyiapkan bekal untuk menemui Presiden di Jakarta. Satu di antaranya dokumen deklarasi pembentukan Provinsi Madura.

"Targetnya bulan ini (Oktober). Kami juga akan menemui DPD RI terkait pembentukan Provinsi Madura," kata Koordinator P4M asal Sumenep, M Amrozi Hylmi.

Amrozi mengatakan deklarasi itu berlangsung pada 10 November 2015. Sejak itu, P4M menggelar pertemuan dengan beberapa tokoh. Satu di antaranya Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Namun, pertemuan tak membuahkan hasil menguntungkan untuk Madura.

Baca: Ratusan Warga Hadiri Deklarasi Provinsi Madura di Bangkalan

Selain itu, ungkap Amrozi, P4M tengah menyiapkan peringatan setahun Deklarasi Pembentukan Provinsi Madura. Peringatan akan dipusatkan di Sumenep.

Amrozi mengatakan berbagai tokoh tengah berkoordinasi untuk mewujudkan Madura melepaskan diri dari wilayah Provinsi Jawa Timur. Persiapan itu sebagai syarat yang sesuai dengan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah.

Salah satu syaratnya yaitu provinsi memiliki lima kabupaten/kota. Saat ini, Pulau Madura memiliki empat kabupaten yaitu Sampang, Bangkalan, Sumenep, dan Pamekasan.

"Nantinya akan dipecah menjadi dua daerah. Misalnya Bangkalan menjadi Kota Bangkalan dan Kabupaten Bangkalan," ujar Amrozi.

Malah, kata Amrozi, Sumenep diusulkan menjadi tiga wilayah. Yaitu Kabupaten Sumenep, Kota Sumenep, dan Kabupaten Kepulauaan.

DPRD Jatim menentang rencana pemekaran wilayah Madura. Alasannya, perekonomian Madura belum mendukung.

"Pemekaran daerah tidak bisa serta merta langsung bisa dipakai sebagai syarat untuk menjadi provinsi. Harus ada uji coba selama 10 tahun untuk mengetahui apakah pemekaran itu bermanfaat atau tidak," kata Ketua Komisi A DPRD Jatim, Freddy Poernomo.

Senada dengan itu, anggota Komisi A DPRD Jatim lainnya, Muzammil Syafii, juga menganggap Madura belum layak dimekarkan. Justru, tindakan tersebut akan membenani finansial pemerintah pusat.

"Pembentukan Madura menjadi provinsi juga berpotensi membawa Madura sebagai provinsi tertinggal di Indonesia," kata politikus Partai NasDem itu.

Pada 10 November 2015, ratusan warga menghadiri acara Deklarasi Provinsi Madura di Bangkalan. Mereka menyatakan siap memenuhi syarat agar Madura bisa berdiri sebagai provinsi baru. P4M beralasan pembentukan provinsi Madura dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

P4M telah membahas keinginan tersebut dengan anggota DPR. Pertemuan yang berlangsung pada Februari 2016 itu membahas soal kelayakan Madura menjadi provinsi dilihat dari beragam aspek mulai dari hukum, politik, ekonomi, dan sosial budaya.

Baca: P4M Bahas Pembentukan Provinsi Madura dengan DPR

Berikut video soal pembentukan Provinsi Madura:




 


(RRN)