APBD Jember 2018 Disahkan Rp3,59 Triliun

Kusbandono    •    Selasa, 06 Mar 2018 12:36 WIB
apbd
APBD Jember 2018 Disahkan Rp3,59 Triliun
Bupati Faida berjabat tangan dengan Wakil Ketua DPRD Jember Ayub Junaidi. Foto: Medcom.id/Kusbandono

Jember: Setelah tertunda pembahasannya, legislatif dan eksekutif pemerintahan Kabupaten Jember menyepakati APBD Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp3,59 triliun. Anggaran dan belanja Kabupaten Jember pada tahun ini tidak jauh berbeda jika dibandingkan dengan tahun lalu yang ditetapkan sebesar Rp3,51 triliun.

Rapat Paripurna IV Pembahasan RAPBD TA 2018 dan penetapannya menjadi Raperda dipercepat sehari dari jadwal semula. Rapat Raperda APBD TA 2018 berakhir pukul 22.43 WIB, Selasa, 5 Maret 2018.

Bupati Jember Faida menyebut banyak sektor prioritas yang akan dikerjakan pada 2018. Di antaranya kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan pelayanan publik.

"Sisa enam bulan prioritas untuk memperbaiki puskesmas induk dan puskesmas pembantu, perbaikan seluruh trotoar di Jember, melayani 5.000 isbath nikah gratis dengan melibatkan perias asli Jember, juga mengadakan diklat instruktur baca tulis Al Quran," kata Bupati Jember Faida usai rapat paripurna di DPRD Jember.

Faida juga menjelaskan Pemkab Jember akan menuntaskan pengembangan Bandara Notohadinegoro yang berada di Desa Wirowongso, Kecamatan Ajung, tersebut, sehingga pihaknya mencatat sebanyak 20 program kerja Faida-Muqit yang dijanjikan saat kampanye sudah terealisasi untuk kesejahteraan rakyat.

Seluruh fraksi dalam pandangan akhir menyatakan menerima Perda APBD Tahun Anggaran 2018, kecuali fraksi Gerindra menerima dengan catatan. Salah satunya terkait honorarium tambahan bagi guru dan pegawai tidak tetap.

"Kami Fraksi Partai Gerindra menemukan masih banyak GTT-PTT yang masuk Kategori Dua (K2) dan sudah beberapa tahun mengabdi, belum bernasib menjadi CPNS," kata Hasan Basuki Marduwan, juru bicara Fraksi Gerindra.

Mereka juga menemukan sejumlah permasalahan lain seperti hilangnya data pegawai honor saat saat penutupan operasional UPT Dinas Pendidikan. Gerindra juga menyoroti fasillitas rumah sakit daerah yang semakin tertinggal.


(SUR)