Dahlan Iskan Divonis 2 Tahun Penjara

Syaikhul Hadi    •    Jumat, 21 Apr 2017 13:38 WIB
dahlan iskan
Dahlan Iskan Divonis 2 Tahun Penjara
Dahlan Iskan mendengarkan vonis hakim di Pengadilan Tipikor Surabaya di Sidoarjo, Jumat, 21 April 2017--MTVN/Hadi--

Metrotvnews.com, Sidoarjo: Mantan Direktur Utama PT Panca Wira Usaha (PWU) Jatim, Dahlan Iskan, divonis dua tahun penjara dan denda Rp100 Juta. Dahlan diinyatakan bersalah melakukan korupsi secara bersama-sama pada pelepasan aset perusahaan milik BUMD Pemprov Jatim, itu.

Putusan itu disampaikan Majelis Hakim, M. Tahsin, di Pengadilan Tipikor Surabaya di Sidoarjo, Jumat, 21 April 2017. Majelis Hakim menilai, Dahlan secara sah melanggar Pasal 3 Jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan UU No. 20/2001 tentang Perubahan atas UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dakwaan subsider.

Namun, terhadap dakwaan primer, Dahlan tak terbukti melanggar Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20/2001 dan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Dalam pasal itu 2 ayat 1 berkaitan dengan tindak pidana korupsi atas jabatan atau kedudukan tak terpenuhi. 

"Terdakwa Dahlan Iskan tidak terbukti secara sah atas dakwaan primer sebagaimana Pasal 2 ayat 1. Dan membebaskan terdakwa dari dakwaan Primer," kata Tahsin. 

Hal-hal yang meringankan, di antaranya terdakwa kooperatif dan jujur dalam persidangan. Terdakwa juga mau bertanggung jawab atas jabatan dirinya sebagai direktur Utama PT Panca Wira Usaha Jatim. 

"Menetapkan terdakwa dengan masa yang telah dijalani selama dua tahun dengan status penahanan kota," tegas Tahsin. 

Jaksa Penuntut Umum sebelumnya menuntut Dahlan Iskan selama 6 tahun kurungan penjara dengan denda sebesar Rp750 juta dan Subsidair 6 bulan. Tuntutan itu lantaran Dahlan melanggar Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 UU No. 31/1999, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20/2001 dan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. 

Dahlan akan banding. Dahlan mengklaim, dirinya tak terbukti mengambil uang hasil pelepasan aset saat dirinya menjabat sebagai Direktur Utama PT Panca Wira Usaha Jatim. Meski begitu, pihaknya tetap harus mempertanggungjawabkan atas jabatan dirinya sebagai Dirut. 

"Mungkin ini karena kebodohan saya yang beranggapan jika perusahaan itu sudah berstatus PT, maka akan ikut UU PT ternyata salah. Harusnya saya patuh pada UU tentang pengelolaan keuangan negara, daerah sebagaimana UU No. 17/2003," ucap Dahlan. 

Pihaknya berpesan kepada Direktur yang menjabat di Perusahaan BUMN maupun BUMD untuk belajar dari sidang dirinya. Dirinya tak menyangka pengabdiannya kepada perusahaan Daerah justru menjerumuskannya. Padahal, sebelumnya dia sudah menanyakan langsung kepada mantan Gubernur Jatim, Imam Utomo soal perusahaan daerah yang berbentuk PT. 

"Mungkin ini kebodohan saya. Sekali lagi, saya terlalu emosi dalam mengabdi," ujar Dahlan. 


(ALB)