PSI Perjuangkan Larangan Poligami Bagi Pejabat Publik

ant    •    Rabu, 12 Dec 2018 08:25 WIB
hari perempuan internasional
PSI Perjuangkan Larangan Poligami Bagi Pejabat Publik
Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie (kanan) didampingi Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni (kiri) ketika menghadiri Festival 11 di Surabaya, Jawa Timur, Selasa (11/12/2018).

Surabaya: Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kembali menegaskan sikapnya untuk memperjuangkan keadilan bagi perempuan Indonesia. Salah satu yang diperjuangkan PSI jika lolos parlemen adalah larangan poligami bagi pejabat publik hingga aparatur sipil negara.

"PSI tidak akan pernah mendukung poligami. Tak akan ada kader, pengurus, dan anggota legislatif dari partai ini yang boleh mempraktikkan poligami," ujar Ketua Umum PSI Grace Natalie di sela pidato politiknya pada Festival 11 di Surabaya, Selasa malam, 12 Desember 2018. 

Ia menegaskan akan memperjuangkan revisi atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang membolehkan poligami. Riset LBH APIK tentang poligami, kata dia, menyimpulkan bahwa pada umumnya praktik poligami menyebabkan ketidakadilan, termasuk menyakiti perempuan anak yang ditelantarkan.

"PSI  tidak ingin negara secara tidak langsung melanggengkan ketidakadilan terhadap perempuan, dan kami percaya perjuangan keadilan dan penghapusan diskriminasi harus dimulai dari keluarga, dari rumah," ucapnya.

Sementara itu, perjuangan revisi atas UU 1/1974 menjadi satu dari sejumlah langkah yang dilakukan PSI jika lolos ke parlemen hasil Pemilihan Umum Legislatif 2019.

Langkah lainnya, lanjut dia, PSI akan memperjuangkan agar Rancangan
Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual yang sudah dua tahun berhenti
di DPR segera disahkan agar menjadi payung hukum untuk melindungi dan
memberikan bantuan ketika perempuan menjadi korban kekerasan.

Selain itu, PSI akan mendukung kenaikan batas usia pernikahan menjadi 18 tahun, mendorong aturan yang memudahkan perempuan untuk bekerja dengan
mengalokasikan anggaran negara mendirikan tempat-tempat penitipan anak.

"Perlu ada opsi pemberlakuan jam kerja fleksibel sesuai kebutuhan perempuan. Mendorong model bekerja dari rumah dengan memanfaatkan kemajuan teknologi agar perempuan Indonesia tetap produktif," katanya.

PSI juga ingin menyelenggarakan kursus dan menyiapkan inkubator bisnis kecil menengah untuk para ibu di setiap kabupaten, serta menyelenggarakan program nutrisi ibu hamil dan balita dengan program "smart posyandu" dan "smart puskesmas".


Festival 11 yang diselenggarakan di Jatim Expo Surabaya dihadiri sekitar 1.000 pengurus, calon anggota legislatif, kader dan simpatisan PSI dari sejumlah daerah di Jatim. 


(ALB)