KPUD: Parpol di Kabupaten Malang Minimal Punya 2.400 Anggota

Aditya Mahatva Yodha    •    Selasa, 03 Oct 2017 16:29 WIB
pilkada serentakpilkada 2018
KPUD: Parpol di Kabupaten Malang Minimal Punya 2.400 Anggota
Ketua KPU Kabupaten Malang, Santoko. Foto: MTVN/Aditya Mahatva Yodha

Metrotvnews.com, Malang: Pendaftaran di daerah agar partai politik bisa mengikuti Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2019 mulai dibuka. KPU di daerah bakal memverifikasi sejumlah persayaratan yang dikirimkan oleh pengurus partai wilayah.

Untuk di Kabupaten Malang, partai dinyatakan lolos verifikasi bila memiliki 2.400 anggota terdaftar. Hal ini sesuai dengan aturan, partai harus memiliki sekurang- kurangnya 1.000 anggota atau 1/1.000 dari jumlah penduduk dari kabupaten/kota yang ada.

Ketua KPU Kabupaten Malang, Santoko, menyebut saat ini Kabupaten Malang memiliki 2,4 juta penduduk.  Selain 2.400 anggota, parpol yang mendaftar harus memiliki setidaknya 800 anggota perempuan karena syarat keterwakilan 30 persen.

"Nanti kami akan verifikasi keanggotaan Parpol sesuai data yang ada di Kemenkumham, tentu untuk mengecek ke lapangan kami akan dibantu oleh Panwaslu," kata Santoko kepada Metrotvnews.com, di Kantor KPU Kabupaten Malang, Jalan Panji Kepanjen,  Selasa 3 Oktober 2017.

KPU daerah juga hanya merujuk ke kepengurusan yang terdaftar di Kemenkumham. Ini terkait dengan dualisme pengurus partai yang dinyatakan berhak mendaftar.

"Jadi pihak yang tidak terdaftar di Kemenkumham, kami tolak," terang Santoko.

Menurut Santoko pengesahan kepengurusan partai yang terdaftar di Kemenkumham itu penting. Hal ini menyangkut tentang hak untuk mendaftarkan para bakal calon legislatif nanti. Hingga saat ini, partai yang bersengketa adalah PPP, yakni antara kubu Romy Romahurmuzy dan Djan Faridz.

Berikut tahapan pendaftaran dan verifikasi parpol calon peserta Pemilu 2019:
1.Tanggal 1-3 Oktober 2017 adalah pengumuman pendaftaran.
2.Tanggal 3-16 Oktober 2017 pendaftaran dan penyerahan syarat pendaftaran serta penerimaan kelengkapan dokumen persyaratan.
3.Tanggal 17 Oktober-15 November 2017, penelitian administrasi tingkat Kabupaten/ Kota.
4.Tanggal 15 Desember 2017-4 Januari 2018, verifikasi faktual tingkat Kabupaten/ Kota.
5. Tanggal 17 Februari 2018, penetapan parpol peserta pemilu 2019.


(SUR)